Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas layanan bantuan hukum melalui penyelenggaraan kegiatan Virtual Clinic Kilat (Kelas Input Laporan Akurat dan Tuntas) Posbankum. Kegiatan yang menyasar wilayah Kabupaten Ciamis ini dilaksanakan pada Senin, 2 Maret 2026, secara daring melalui platform Zoom Meeting. Agenda ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan Christy, bersama jajaran Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Barat serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis. Inisiatif ini merupakan bagian dari rangkaian pendampingan teknis berkelanjutan yang dirancang untuk memastikan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki standar pelaporan yang seragam dan kredibel.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, melalui arahannya menekankan bahwa ketepatan dalam pelaporan bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik atas layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Asep Sutandar senantiasa mendukung penuh langkah-langkah proaktif seperti Virtual Clinic ini guna meminimalisir kendala teknis di lapangan dan memastikan akses keadilan dapat terdokumentasi dengan baik. Dukungan kepemimpinan ini diwujudkan dengan instruksi agar para penyuluh hukum memberikan pendampingan yang intensif dan solutif bagi para pengelola Posbankum di daerah.
Dalam sesi yang berlangsung interaktif tersebut, para penyuluh hukum memberikan simulasi langsung mengenai tata cara penginputan data pada aplikasi Posbankum kepada para aparatur desa, lurah, dan pengelola layanan di Kabupaten Ciamis. Peserta diberikan ruang seluas-luasnya untuk berdiskusi mengenai hambatan yang selama ini ditemui dalam proses pelaporan. Dengan adanya bimbingan teknis yang komprehensif ini, Kemenkum Jabar berharap kualitas dan konsistensi data laporan meningkat secara signifikan, sehingga program bantuan hukum dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Kanwil Kemenkum Jawa Barat dipastikan akan terus menggulirkan program serupa ke wilayah lain sebagai upaya penguatan sistem akuntabilitas secara menyeluruh.
