Bandung - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat turut serta dalam kegiatan Kick Off Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan yang diikuti secara virtual di Balai Pertemuan BerAkhlak pada Selasa (18/2) ini menandai dimulainya pelatihan paralegal yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 Februari 2025.
Dalam laporannya, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memperluas akses keadilan yang merata di Indonesia.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap desa dan kelurahan memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang didukung oleh paralegal yang berasal dari Kelompok Kadarkum," ungkapnya. Menurutnya, kehadiran paralegal di Posbankum Desa/Kelurahan akan membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan bantuan hukum secara lebih mudah.
Kepala BPHN, Min Usihen, yang menjadi keynote speaker, menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya berlangsung selama tiga hari dalam kelas (on class), tetapi juga akan dilanjutkan dengan aktualisasi kemampuan peserta di Posbankum Desa/Kelurahan selama tiga bulan (off class).
"Peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan menjalankan aktualisasi akan mendapatkan sertifikat non-akademik Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) dari Menteri Hukum Republik Indonesia," jelasnya.
Lebih lanjut, Min Usihen menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak agar Posbankum Desa/Kelurahan tidak hanya sekadar menjadi proyek seremonial.
"Kami harapkan Kepala Desa/Lurah, organisasi Pemberi Bantuan Hukum, dan Kantor Wilayah Kemenkum terus bersinergi untuk memastikan Posbankum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya.
Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama tiga hari pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi mengenai Pengetahuan Dasar, Pengetahuan Teknis, serta aktualisasi praktik di Posbankum Desa/Kelurahan selama tiga bulan ke depan. Dengan pelatihan ini, diharapkan setiap desa dan kelurahan dapat menyediakan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menyambut baik pelaksanaan Kick Off Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum sebagai langkah strategis dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat. Menurutnya, kehadiran paralegal yang terlatih akan memperkuat peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan dalam memberikan layanan hukum bagi warga yang membutuhkan.
"Pelatihan ini merupakan upaya konkret dalam memastikan bahwa masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat memperoleh bantuan hukum yang layak. Paralegal dari Kelompok Kadarkum akan menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum awal sebelum masyarakat mendapatkan bantuan hukum lebih lanjut," ujar Asep.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile juga menyampaikan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan fungsi Posbankum Desa/Kelurahan.
"Kami di Kanwil Kemenkum Jabar berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi pemberi bantuan hukum, dan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan serta efektivitas layanan yang diberikan oleh Posbankum," ungkapnya.
(Red/Doc:Iqbal)
