BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung reformasi hukum nasional melalui pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terstandar. Sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, melalui KadivP3H Kemenkum Jabar, Funna Maulia dan jajaran Divisi P3H mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengisian Pelaporan Kinerja Anggota JDIHN (e-Report) secara virtual pada Senin, 22 Desember 2025, yang merupakan langkah strategis Kemenkum Jabar dalam memastikan akuntabilitas serta kualitas layanan informasi hukum di wilayah Jawa Barat tetap terjaga dan selaras dengan standar nasional.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Saefur Rochim, ini menekankan bahwa pelaporan kinerja melalui e-Report merupakan instrumen penting untuk memastikan integrasi sistem informasi hukum secara nasional sesuai amanat Perpres Nomor 33 Tahun 2012. Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan bahwa pada tahun penilaian 2026, akan terdapat penyempurnaan kebijakan yang mencakup empat variabel utama, yaitu pengelolaan dokumen hukum yang akurat, aksesibilitas sistem daring, integrasi data melalui API, serta inovasi pengembangan layanan JDIH. Kemenkum Jabar menyambut baik reformulasi bobot penilaian ini, terutama yang menitikberatkan pada kemudahan akses masyarakat terhadap produk hukum dan pemanfaatan teknologi informasi terkini.
Lebih lanjut, dalam pemaparan materi oleh Kepala Bidang Pembinaan JDIH, Mutia, ditegaskan pentingnya diseminasi produk hukum tidak hanya melalui situs web resmi, tetapi juga melalui media sosial dan aplikasi berbasis mobile. Kemenkum Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas metadata dan abstrak peraturan agar informasi yang tersaji dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Selain itu, aspek pengembangan layanan bagi penyandang disabilitas dan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam sistem JDIH menjadi poin krusial yang akan diakselerasi oleh tim JDIH Kemenkum Jabar guna memenuhi indikator penilaian yang semakin dinamis.
Melalui keikutsertaan aktif dalam sosialisasi ini, Kemenkum Jabar di bawah kepemimpinan Asep Sutandar optimis dapat memenuhi seluruh tahapan pelaporan pada sistem e-Report dengan akurat, mulai dari pengumpulan data dukung hingga proses validasi akhir. Hasil penilaian kinerja ini nantinya tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan instansi, tetapi juga menjadi fondasi bagi Kemenkum Jabar dalam meningkatkan Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Pembangunan Hukum. Dengan sistem yang terintegrasi dan transparan, diharapkan layanan dokumentasi dan informasi hukum di Jawa Barat dapat memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya kepastian hukum yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
(red/foto: Alan, editor: Toh)
