Bandung - Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar Asep Sutandar bersama seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum di Indonesia hari ini (Selasa, 07/01/2025) mengikuti Pencanangan Zona Integritas dan Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia bertempat di Graha Pengayoman, Kuningan Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkum Jabar Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum Jawa Barat, Funna Maulina Massaile didampingi Pejabat Manajerial Kanwil Kemenkum Jabar.
Acara dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Para Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, Para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Hukum, Para Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan tamu undangan lainnya. Acara diawali dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 oleh Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenkum R.I.
Dalam sambutannya, Menkum R.I Supratman Andi Agtas menyampaikan Acara ini menjadi momen berharga bagi kita semua dalam menegaskan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Zona Integritas adalah sebuah konsep yang menggambarkan kawasan bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani. Ini adalah langkah strategis dalam reformasi birokrasi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik di Kementerian Hukum.
Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan melayani masyarakat melalui berbagai bidang tugasnya. Oleh karena itu, pencanangan Zona Integritas ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk mencapai tujuan. Menkum R.I mengajak kepada jajarannya untuk 1. Bekerja keras dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai integritas di setiap lini pekerjaan. 2. Berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, 3. Berkomitmen penuh untuk menjaga budaya kerja yang profesional, beretika, dan bebas dari penyimpangan.
“Kita juga akan terus meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat sistem pengawasan internal, dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja kita. Sistem manajemen talenta yang kita miliki saat ini sudah bisa diakses oleh masing-masing pegawai. Semua pegawai bisa menunjukan kapasitas dengan merit sistem yang jelas dan transparan, semua terbuka dan bisa mengakses manajemen talenta tersebut”. ujar Menkum.
Lebih lanjut Menkum R.I pada kesempatan ini meluncurkan Resolusi di Tahun 2025 yang mencakup 3 (tiga) Pilar Utama yaitu : 1. Perkuat tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel, 2. Wujudkan regulasi yang berkualitas
dan berkeadilan, 3. Wujudkan pelayanan publik yang berkepastian hukum dan berdampak. Selain itu, perjanjian kinerja merupakan komitmen para pimpinan untuk memastikan bahwa seluruh target yang telah disepakati dapat tercapai dengan baik. Ini mencerminkan keseriusan kita dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, menjaga integritas, dan memenuhi harapan masyarakat terhadap Kementerian Hukum.
Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum yang merupakan terobosan dan memperkuat Reformasi Hukum guna mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo. Launching hari ini bukanlah akhir dari terobosan tersebut, sebaliknya momen ini adalah kick-off, merupakan awal bagi kita untuk melakukan Transformasi Digital terhadap seluruh layanan publik Kementerian Hukum. Kedepan melalui Transformasi Digital ini, diharapkan kita mampu menyediakan layanan yang mudah, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat.
