BANDUNG — Memasuki hari kedua, Rabu, 04 Juni 2025, Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum Angkatan II, kegiatan berfokus penuh pada proses pelatihan substantif yang dilaksanakan secara paralel di tiga room kelas daring. Sebanyak 131 peserta dari berbagai Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di wilayah Jawa Barat secara aktif mengikuti sesi pelatihan sesuai dengan pengelompokan yang telah ditetapkan sejak hari pertama.

Berbeda dengan hari sebelumnya yang diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah, pada hari kedua kegiatan langsung dimulai dengan pelaksanaan pelatihan. Para peserta memasuki room masing-masing yang dipandu oleh moderator dari Kanwil kemenkum Jawa barat. Narasumber dari tiga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah ditunjuk, yaitu:
- Pusat Lembaga Bantuan Hukum
- Tasikmalaya Biro Bantuan Hukum Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi Bandung
- Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Iblam Depok

Setiap kelas membahas materi yang berbeda secara intensif, materi yang diberikan pada hari kedua sebanyak 9 materi:
- Keparalegalan
- Pengantar Hukum dan Demokrasi
- Struktur Masyarakat
- Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan
- Hak Asasi Manusia
- Prosedur Hukum Dalam Sistem Peradilan
- Bantuan Hukum dan Advokasi
- Teknik Komunikasi Bagi Paralegal
- Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengadulan dan Kronologis

Disamping materi tersebut juga diberikan pembekalan dan pemahaman hukum dasar yang sering dihadapi masyarakat. Diskusi interaktif dan studi kasus menjadi metode utama pembelajaran, guna memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap menghadapi praktik di lapangan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat beserta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) turut melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan pelatihan. Monitoring ini bertujuan memastikan proses pembelajaran berjalan lancar dan peserta mendapatkan manfaat optimal dari sesi yang berlangsung.

Meskipun berlangsung secara daring, suasana kelas tetap dinamis dan partisipatif. Peserta terlihat antusias menyimak materi serta aktif bertanya dan berdiskusi dengan para narasumber. Hal ini mencerminkan semangat dan komitmen yang tinggi dalam memperkuat kapasitas hukum masyarakat melalui peran paralegal.

Kegiatan pelatihan akan berlanjut hingga seluruh materi tersampaikan secara menyeluruh, sebelum peserta melanjutkan ke tahap aktualisasi di lapangan. Diharapkan, dari pelatihan hari kedua ini, peserta semakin memahami peran strategis paralegal dan siap untuk mengimplementasikannya dalam memperkuat akses keadilan.

(red/foto: Luhkum Jabar, editor: Toh)

JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) menunjukkan prestasi gemilang dengan meraih berbagai penghargaan pada acara Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025. Kegiatan prestisius ini diselenggarakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum RI, Jakarta, pada Rabu, 4 Juni 2025. Delegasi Kanwil Kemenkum Jabar dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Asep Sutandar, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan, serta Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Dona Prawisuda. Kehadiran mereka merupakan respons atas surat perintah undangan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara puncak tersebut.

Puncak peringatan ini menjadi ajang pemberian apresiasi kepada kantor wilayah yang telah menunjukkan komitmen tinggi, kinerja optimal, dan inovasi berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan program kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam laporannya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, memaparkan data statistik perkembangan kekayaan intelektual selama satu dekade terakhir. Dua poin utama yang menjadi sorotan dalam ekspos kinerja satu dekade dan apresiasi kekayaan intelektual adalah tujuan dari kegiatan tersebut serta statistik permohonan kekayaan intelektual domestik maupun internasional. Lebih lanjut, Razilu mengumumkan rencana peluncuran buku bertema "SATU DEKADE KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ANGKA" pada Agustus 2025, yang akan memuat lebih dari 100 statistik penting di bidang kekayaan intelektual.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Beliau menekankan bahwa untuk menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kinerja, inovasi, serta kreativitas yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan. Implementasi visi strategis untuk memajukan karya kreatif dan inovatif anak bangsa di era digital menjadi fokus utama Kementerian Hukum dalam upaya ini, sejalan dengan perkembangan zaman yang dinamis.

Dalam sesi pemberian apresiasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum RI, Kanwil Kemenkum Jawa Barat berhasil memboyong lima penghargaan bergengsi. Penghargaan tersebut meliputi Video Terbaik pada Apresiasi Aransemen Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara Tahun 2025, dan predikat Terbaik II pada Apresiasi Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam melaksanakan Program Kekayaan Intelektual Tahun 2025. Selain itu, Kanwil Kemenkum Jabar juga menerima Piagam Penetapan Saung Angklung Udjo dan Piagam Penetapan Batik Komar sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, serta Pencatatan Hak Terkait dalam Aransemen Mars Kekayaan Intelektual.

Keberhasilan Kanwil Kemenkum Jabar ini menjadi bukti nyata komitmen dalam memajukan dan melindungi kekayaan intelektual di wilayahnya. Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Jabar dalam seluruh rangkaian acara, dari awal hingga penutupan, menegaskan dukungan penuh terhadap tema Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025, yaitu "Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri". Prestasi ini diharapkan dapat semakin memotivasi upaya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk kemajuan bangsa.

BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) pada hari ini kembali melaksanakan kegiatan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Angkatan 2024 di hari ke-3 yang merupakan hari terakhir kegiatan (Rabu, 04/06/2025).

Bertempat di ruang rapat Sahardjo, Kanwil Jabar, Orientasi CPNS Kemenkum di hari ketiga ini diisi dengan materi pembekalan terkait hak – hak pegawai Kemenkum, layanan berbasis teknologi di Kanwil Jabar, tugas & fungsi Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), serta materi Penguatan HAM kepada CPNS Kanwil Kemenkum Jabar.

Materi Penguatan HAM pada hari ini dibawakan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail. Dalam pemaparannya selain menerangkan pentingnya ASN untuk memahami ranah HAM dalam bekerja, Kakanwil Hasbullah juga menjelaskan visi dan misi dari Kementerian HAM beserta tugas & fungsi dari Kanwil KemenHAM Jabar, seperti melakukan pengawasan HAM terhadap proyek – proyek nasional yang dikerjakan oleh pemerintah serta melakukan mediasi dan konsultasi terkait pelanggaran HAM yang terjadi atau berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat.

Pemaparan mengenai hak – hak pegawai Kemenkum kali ini disampaikan oleh tim kerja keuangan dan tim kerja kepegawaian Kanwil Kemenkum Jabar. Adapun penjelasan hak – hak pegawai yang disampaikan antara lain seperti gaji dan tunjangan selama menjadi CPNS hingga dilantik sebagai pejabat fungsional, sampai dengan benefit lainnya yang diterima sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing jabatan. Lebih lanjut lagi juga dijelaskan hak lainnya seperti cuti dan izin serta potongan-potongan yang diberlakukan jika pegawai mengambil izin seperti izin sakit yang melewati jangka waktu tertentu. Sementara itu oleh tim kerja TI dijelaskan mengenai pelayanan berbasis teknologi digital yang tersedia di Kanwil Kemenkum Jabar.

Penjelasan mengenai Divisi P3H kali ini disampaikan oleh pegawai tim kerja Perancang PUU dan tim kerja Penyuluh Hukum yang mewakili Kepala Divisi Funna Maulia Masaile. Dalam pemaparan oleh Perancang PUU Kanwil Jabar dijelaskan mengenai tugas & fungsi dari Perancang PUU serta ruang lingkup dan data statistik wilayah Jawa Barat yang dihadapi oleh Perancang Kanwil Jabar. Semetara itu oleh Penyuluh Hukum dijelaskan mengenai beberapa bidang yang menjadi tugas pokok & fungsi dari Divisi P3H, yang antara lain seperti Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Setelah pengenalan mengenai lingkungan kerja Kemenkum Jabar, kegiatan orientasi ditutup dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) CPNS kepada masing - masing CPNS Kemenkum Jabar.

(red/foto: Aul)

BANDUNG – Sesuai Arahan Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, terkait pelaksanaan Harmonisasi Produk Hukum Daerah, melalui KadivP3H Jabar, Funna Maulia, yang menugaskan Tim Pokja Harmonisasi 3 Perancang Kanwil, hari ini, Rabu, 04 Juni 2025, terima permohonan harmonisasi 1 (Satu) Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat.

Hadir sebagai pihak pemrakarsa secara langsung, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Adapun produk hukum daerah yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.

Sambutan Kakanwil Kemenkum Jabar yang dibacakan Perancanga Madya menyampaikan bahwa, Rapat Harmonisasi dengan tujuan menyelaraskan, mengharmonisasikan dan menyamakan konsepsi perumusan norma dalam Peraturan Daerah ini dapat menjadi salah satu bentuk pembinaan dalam bidang program pembentukan regulasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kumham Jawa Barat.

Disampaikan Analisis Konsepsi terkait Raperbup bahwa, terhadap perubahan RKPD perlu memperhatikan ketentuan Pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017, di mana perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Kemudian perlunya pencantuman produk hukum Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung Barat, Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah di dalam landasan mengingat, mengingat RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKP.

(red/foto: Toh)

Bandung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Kekayaan Intelektual (KI), khususnya terkait hak cipta lagu dan musik. Salah satu upaya publikasi informasi tersebut diwujudkan melalui talkshow di Radio Mara 106,7 FM, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, pada Selasa, 3 Juni 2025, pukul 15.00 – 16.00 WIB.

Kegiatan bertajuk “ROYALTI MUSIK BAGI PENCIPTA LAGU” ini menghadirkan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda dari Kemenkum Jabar, Dona Prawisuda, sebagai narasumber. Talkshow ini merupakan implementasi arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, agar jajaran bidang KI aktif memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam paparannya, Dona Prawisuda menjelaskan secara rinci mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. "Royalti musik adalah pembayaran yang diterima oleh pencipta, pemilik hak cipta, atau pelaku musik sebagai kompensasi atas penggunaan karya musik mereka. Ini dibayarkan setiap kali lagu digunakan secara publik, direkam, disiarkan, atau dimonetisasi," ujar Dona.

Ia menguraikan beberapa jenis royalti musik yang umum, meliputi Performing Rights (Hak Pertunjukan) yang dibayarkan saat lagu diputar di radio, TV, tempat umum, atau konser; Mechanical Royalties untuk reproduksi lagu dalam bentuk penjualan fisik maupun digital; Synchronization Royalties ketika lagu digunakan dalam film, iklan, atau game; serta Print Music Royalties untuk penggunaan notasi musik.

Lebih lanjut, Dona menyebutkan bahwa pihak yang berhak menerima royalti antara lain adalah komposer, penulis lirik, produser, label rekaman, dan publisher musik. "Royalti adalah bagian penting dari penghasilan jangka panjang bagi musisi dan pencipta lagu, karena mereka terus mendapatkan uang selama karya mereka digunakan," tambahnya.

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) juga menjadi sorotan utama. Dona menjelaskan bahwa LMKN adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengatur dan mengawasi pengumpulan serta pendistribusian royalti. "Fungsi utama LMKN adalah mengelola sistem pengumpulan royalti dari berbagai penggunaan musik dan menyalurkannya kepada pemilik hak melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)," paparnya.

LMKN, lanjutnya, tidak bekerja sendiri melainkan bermitra dengan LMK seperti WAMI (Wahana Musik Indonesia) yang mewakili pencipta lagu, KCI (Karya Cipta Indonesia), RAI (Royalti Anugrah Indonesia) untuk produser dan artis, serta SELMI (Sentra Lisensi Musik Indonesia). Dasar hukum pembentukan LMKN adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021.

Melalui talkshow interaktif ini, Kemenkum Jabar berharap masyarakat, khususnya para pelaku industri musik dan pengguna karya musik komersial di Bandung dan sekitarnya, dapat lebih memahami hak dan kewajiban terkait royalti musik, sehingga ekosistem musik yang adil dan berkelanjutan dapat terwujud.