Bandung - Silaturahmi akbar bertajuk “Shilaturahmi Urang Sunda keur Balarea” digelar di Saung Angklung Udjo, Sabtu, 10 Mei 2025, sebagai bentuk penguatan nilai persaudaraan dan kontribusi masyarakat Sunda bagi kemajuan bangsa. Kegiatan ini digagas oleh tokoh nasional asal Tatar Sunda, Jenderal (Purn) Agum Gumelar, yang mengajak masyarakat Sunda untuk bersatu dan berkontribusi aktif dalam pembangunan, khususnya di wilayah Jawa Barat. Momentum ini menjadi ajang penting untuk mempererat hubungan antar tokoh Sunda lintas generasi dan bidang.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat, Asep Sutandar, hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif yang mempertemukan nilai budaya dan semangat kebangsaan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi hukum dan budaya dalam membangun masyarakat yang inklusif. “Silaturahmi ini adalah ruang berharga bagi kita semua untuk menyatukan semangat, menjaga kearifan lokal, serta memastikan bahwa pembangunan dijalankan dalam bingkai hukum dan persaudaraan,” tutur Asep.
Acara yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 13.00 ini mempertemukan tokoh-tokoh Sunda dari berbagai profesi dan latar belakang. Dialog dan pertukaran gagasan yang terjadi diharapkan mampu melahirkan kerja sama konkret demi kemajuan masyarakat Sunda dalam bingkai NKRI. Pemilihan Saung Angklung Udjo sebagai lokasi kegiatan menjadi simbol dukungan terhadap pelestarian seni-budaya Sunda sekaligus bukti nyata bahwa budaya lokal bisa menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial.

Bagi Kanwil Kemenkum Jabar, acara ini juga menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual budaya. Asep Sutandar menegaskan komitmen jajarannya dalam mendampingi pelaku budaya dan masyarakat adat untuk mendapatkan perlindungan hak hukum yang adil. “Kami mendorong sinergi antara pemerintah dan pelaku budaya agar potensi lokal tidak hanya lestari, tetapi juga berdaya saing dan terlindungi secara hukum,” ujarnya menegaskan.

Dengan partisipasi aktif berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, tokoh adat, dan komunitas seni, kegiatan ini diharapkan memperkuat jalinan solidaritas antar urang Sunda. Kanwil Kemenkum Jabar akan terus mendukung ruang-ruang perjumpaan seperti ini demi memperkuat pembangunan berbasis budaya dan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

BANDUNG - Pelaksanaan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Karawang  yang  dilaksanakan oleh Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jabar sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Asep Sutandar dan sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yaitu upaya Kemenkum memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Funna Maulia Massaile dan Perancang Perundang-undangan Kelompok Kerja 4 (Suhartini, Hafiel N., Ferdinand P., Irma N. dan Suherni ).

Pada hari ini, Jum’at (09/05/25), bertempat di Ruang Ismail Saleh, turut bergabung secara virtual, perwakilan dari DPRD Kabupaten Karawang, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial dilingkungan sekertariat DPRD Kabupaten Karawang.

Rapat kali ini membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas). Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan analisis konsepsi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah terdapat beberapa hal yang telah disampaikan bahwa Raperda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan:

• Antara Judul Raperda, NA dan materi konsideran menimbang tidak sesuai;
• Materi Raperda ini semua mengadop UU 17/2013 dan PP 58/2016;
• Pemerintah Daerah mangadop materi peraturan perundang-undangan di atasnya hanya sepotong-potong dan tidak menyeluruh;
• letak pengaturan bab tidak sesuai;
• Bab VIII kerjasama pemda dan ormas itu seperti apa;
• tidak memuat penjelasan; dan
• teknik penulisan dalam perumusan Raperda ini belum sesuai dengan Lampiran UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tentunya rapat ini diharapkan menjadi salah satu bentuk pembinaan dalam bidang program pembentukan regulasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat guna mempererat kerja sama dan koordinasi dalam fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah ke arah yang lebih baik lagi.

BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) pada pagi hari ini menerima kunjungan kerja oleh DPRD Kabupaten Cirebon dalam rangka konsultasi terkait strategi optimalisasi kinerja fungsi pembentukan peraturan daerah dan sinergitas dengan Kemenkum Jabar dalam penyelarasan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah (Raperda) (Jumat, 09/05/2025).

Pada ruang rapat Ismail Saleh, Kanwil Jabar, Perancang PUU Kanwil Jabar Hafiel dan Suhartini beserta para Perancang PUU Kanwil Jabar melaksanakan konsultasi bersama tim Bapemperda DPRD Kab. Cirebon yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sophi Zulfia.

Dalam rapat ini, Ketua DPRD Sophi menyampaikan harapannya agar melalui konsultasi Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa menyusun Perda yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat, selain itu pula Ketua Bapemperda dalam kesempatannya juga menyampaikan harapannya agar kedepannya muatan - muatan lokal Kabupaten Cirebon bisa disertakan di dalam Raperda yang disusun oleh Pemkab Cirebon tanpa bertentangan dengan aturan di atasnya. Lebih lanjut lagi disampaikan harapannya agar Raperda yang disusun dengan masukan dari Kemenkum Jabar berkualitas dan tidak digugurkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak selaras dengan peraturan di atasnya.

Perancang Ahli Madya Hafiel melalui penyampaian saran dan masukannya dalam konsultasi ini menyampaikan bahwa Pemda bisa menyertakan muatan lokal atau kearifan lokal ke dalam Raperda sepanjang sesuai dengan prinsip pembentukan Perda, selain itu Hafiel juga mengingatkan akan pentingnya memahami kewenangan Pemda Kabupaten Cirebon serta batasannya terutama dalam penerapan kearifan lokal pada Perda tersebut.

Lebih lanjut lagi Hafiel menyampaikan pentingnya dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum agar suatu Perda yang telah disahkan oleh Pemda justru dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena adanya pertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini Perancang Hafiel menekankan pentingnya penyesuaian naskah akademik suatu Perda/Raperda agar selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga mendukung pembentukan Raperda dengan muatan/kearifan lokal tersebut. Tidak lupa pula Hafiel menyarankan kepada jajaran anggota tim DPRD/Pemda Kabupaten Cirebon yang hadir untuk terus up to date dengan peraturan dan perundangan mana saja yang baru muncul, mana saja yang masih berlaku dan mana saja yang telah dicabut.

 Di sela - sela giat rapat kali ini juga Direktur Jenderal Peraturan Perundang - Undangan Dhahana Putra yang tengah berkegiatan di Kanwil Jabar bersama Kakanwil Kemenkum Jabar Asep Sutandar menyempatkan diri untuk bertemu sejenak dengan jajaran tim DPRD Kabupaten Cirebon.

(Red/foto: Aul)

BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar dalam hal ini, Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, didampingi Kadivyankum, Hemawati, KadivP3H, Funna Maulia, dan seluruh Jajaran Kantor Wilayah, hari ini, Jum’at, 09 Mei 2025, terima Penguatan terkait Penguatan Strategi Penyederhanaan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional dan Sosialisasi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum RI, Dhahana Putra, bertempat di Aula Soepomo.

Kegiatan ini juga turut mengundang Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jabar, Kusnali, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jabar, Filianto, Kakanwil Kemenham Jabar, Hasbullah, Kabag Hukum Setda Kabupaten Bandung Barat, Kepala Unit Pengembangan dan Kreativitas Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JF Perancang pada Sekretariat Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Kota Bandung dan Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

Kakanwil Kemenkum Jabar dalam Laporannya menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas penguatan yang akan diberikan Dirjen PP, “Terkait dengan kegiatan penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan pada hari ini, izinkan kami melaporkan beberapa hal yang relevan, terkait kondisi geografis dan demografis Provinsi Jawa Barat, yang mana Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 37.040,04 KM2 dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sebanyak 50.759.000 jiwa, dan terbagi atas 27 Kabupaten/ Kota dan 1 Provinsi.” Lapor Kakanwil Asep.

Dirjen PP Dhahana Putra pada materi penguatan Strategi Penyederhanaan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional menyampaikan terkait Jumlah Regulasi yang ada di Indonesia sampai saat ini, Kondisi Regulasi Indonesia saat ini, Dampak Akumulasi dari permasalahan peraturan perundang-undangan, Strategi Pembanahan Regulasi Pemerintah, Deregulasi atau Simplifikasi dan Omnibus Law secara menyeluruh juga dijelaskan.

Selanjutnya Dirjen Dhahana dalam kesempatan ini menyampaikan sosialisasi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial yang mana kenaggotaan nya diisi dari unsur Mantan Hakim, Praktisi Hukum, Akademisi Hukum serta Anggota Masyarakat dengan Syarat tertentu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kegiatanpun diakhiri dengan tanya jawab antara Dirjen PP bersama dengan peserta yang hadir mengikuti kegiatan ini.

(red/foto: Toh)

Garut — Dalam upaya memperkuat sistem hukum yang responsif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat menggelar kegiatan Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah Kabupaten Garut pada Kamis (8/5/2025). Bertempat di Bagian Hukum Kantor Pemerintah Kabupaten Garut, acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar Asep Sutandar, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Funna Maulia Massaile, Sekda Garut Nurdin Yana, Asisten Daerah I Bambang Hafidz, Kabag Hukum Pemda Garut Ida Nurfarida Kalapas Garut Rusdedy, serta para penyuluh hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan inventarisasi ini merupakan langkah strategis untuk mengenali tantangan hukum yang dihadapi masyarakat secara langsung. Ia menyoroti pentingnya efisiensi sistem hukum melalui pengurangan birokrasi dan percepatan penyelesaian kasus. “Tujuannya adalah menjadikan sistem hukum lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Asep.


Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa reformasi hukum tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan publik, termasuk para akademisi, aktivis, hingga masyarakat desa. Dalam kesempatan ini, ia juga memperkenalkan program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang kini diperluas hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program ini didukung oleh ribuan paralegal dari kelompok Kadarkum yang telah mengikuti pelatihan intensif sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum berbasis masyarakat.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memberikan apresiasi atas peran aktif Kanwil Kemenkum Jabar dalam membina dan memberi solusi atas permasalahan hukum di daerah. Ia menyoroti pentingnya pemahaman hukum bagi aparatur desa, mengingat besarnya kewenangan yang dimiliki desa saat ini. “Ketidaktahuan terhadap hukum bisa menimbulkan masalah barZu. Maka pendidikan hukum harus menjangkau hingga lapisan terbawah,” tegasnya.
Bupati juga menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas namun tetap humanis, agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah. Ia mengajak semua pihak untuk terus menjalin koordinasi lintas sektor demi menciptakan budaya hukum yang kuat di masyarakat. “Kami dan Kanwil Kemenkum Jabar memiliki kesepahaman yang sama. Masalah hukum tidak bisa diselesaikan sendiri, melainkan melalui sinergi yang erat,” pungkasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan diskusi terbuka antara jajaran Kanwil Kemenkum Jabar dan Pemkab Garut yang membahas berbagai isu hukum di masyarakat serta strategi penanganannya. Forum ini menjadi ruang strategis dalam menyatukan pemahaman dan memperkuat sinergi pusat-daerah, sebagai bagian dari komitmen bersama membangun sistem hukum yang adil, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.