BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar menggelar forum diskusi virtual bertajuk "Nongki Santai (Ngobrol Kolaborasi Saling Tukar Ilmu)" dengan tema "Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum" pada Jumat, 17 Oktober 2025. Kegiatan rutin mingguan yang diikuti oleh seluruh jajaran Analis Hukum ini merupakan wujud komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan hukum di Jawa Barat, sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang senantiasa mendorong peningkatan akses keadilan bagi masyarakat.
Kegiatan dibuka oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Lina Kurniasari. Dalam sambutannya, ia menekankan peran strategis Kanwil sebagai perpanjangan tangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam melakukan verifikasi, akreditasi, serta pengawasan terhadap 56 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan.
Narasumber dalam forum ini, Hari Haryanto, S.H, M.H, yang juga merupakan Anggota Panitia Pengawas Bantuan Hukum di Tingkat Daerah, membagikan pengalamannya terkait proses verifikasi dan akreditasi PBH. Ia menyoroti pentingnya kecermatan dan ketelitian dalam setiap tahapan, merujuk pada insiden pada tahun 2021 di mana Kanwil pernah menerima somasi dari calon PBH yang tidak lolos seleksi. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya peran analis hukum dalam berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Daerah untuk menyelesaikan berbagai potensi masalah.
Hari Haryanto juga menegaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum adalah manifestasi kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya masyarakat miskin, untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Diskusi interaktif dalam sesi tanya jawab semakin memperdalam pemahaman para peserta mengenai analisis dan evaluasi teknis penyelenggaraan bantuan hukum, memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran di seluruh wilayah Jawa Barat.
(red/foto: P3H Jabar, editor: Toh)
