Bandung - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan dua orang Notaris Pengganti di wilayah Jawa Barat. Pelantikan yang berlangsung khidmat di Bandung pada hari Senin, 16 Juni 2025, ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dan pelayanan publik di bidang hukum. Pelantikan ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Jabar dalam memastikan para pejabat yang mengemban fungsi hukum memiliki legitimasi dan tanggung jawab penuh. Diharapkan para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas bagi para pejabat yang baru dilantik. Dengan disaksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Archie Tigor Mangunsong, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan, Hemawati secara khusus mengingatkan para PPNS bahwa tugas mereka memiliki dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai Aparatur Sipil Negara dan sebagai penyidik. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, membangun koordinasi yang solid dengan penyidik kepolisian, dan terus mengembangkan kapasitas diri di bidang hukum.
Secara khusus kepada Notaris Pengganti, Hemawati menjelaskan bahwa tugas mereka baru dapat dilaksanakan secara sah setelah resmi dilantik, sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025. Beliau menggarisbawahi pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta, termasuk kewajiban untuk mencocokkan tanda tangan penghadap dengan identitas resmi yang tertera. Lebih lanjut, para Notaris Pengganti juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan pelaporan pemilik manfaat (beneficial ownership) dan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) guna mencegah tindak pidana pencucian uang.
Hemawati menutup sambutannya dengan memberikan pesan penyemangat kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara optimal di bidang masing-masing. Kontribusi mereka sangat dinantikan untuk mendukung pembangunan hukum dan mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas serta profesional di seluruh wilayah Jawa Barat. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
