BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat menggelar Rapat Bersama Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Notaris secara hibrida melalui aplikasi Zoom dan tatap muka di Ruang Rapat Romli, Rabu (02/07/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja MPD guna memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal.
Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati BR Pandia, jajaran Administrasi Hukum Umum, serta anggota MPD dan para notaris ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi. Hemawati BR Pandia dalam sambutannya menyatakan bahwa forum ini menjadi wadah untuk mendiskusikan praktik pembinaan, mengidentifikasi tantangan, serta menjaring masukan untuk solusi bersama. "Pentingnya sinergisitas antara Tim Pelayanan Administrasi Hukum Umum dengan MPD dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris menjadi fokus utama kita," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas mengenai adanya pergantian beberapa anggota MPD, sehingga penguatan koordinasi antar anggota menjadi krusial untuk menjaga soliditas tim. Melalui komunikasi yang lebih intensif dan kolaboratif, Kemenkum Jabar berharap dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga marwah jabatan notaris serta memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berlangsung secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.
