BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat kembali menunjukkan komitmen nyata dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan rutin mingguan bertajuk "Nongki Santai" (Ngobrol Kolaborasi Saling Tukar Ilmu). Kegiatan yang digelar secara virtual pada Jumat, 14 November 2025 ini mengangkat tema strategis mengenai "Peran JDIH Dalam Mendukung Tugas Analis Hukum". Pelaksanaan forum ilmiah ini sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang senantiasa menekankan pentingnya penguatan kapasitas pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel, khususnya di bidang hukum. Asep Sutandar terus mendorong jajarannya untuk memanfaatkan teknologi dan forum diskusi guna memastikan setiap Analis Hukum memiliki pemahaman yang mendalam dan terkini mengenai tugas dan fungsinya.
Dalam kegiatan yang dimotori oleh Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum yang dipimpin oleh Funna Aulia Massaile ini, hadir seluruh jajaran Analis Hukum Kemenkum Jawa Barat. Forum ini menghadirkan Penyuluh Hukum Ahli Muda, Febri Putra Pratama, sebagai narasumber utama. Febri memaparkan secara komprehensif mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai wadah vital dalam pengelolaan dokumen hukum yang tertib dan terpadu. Ia menjelaskan bahwa cakupan dokumen yang dikelola tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, naskah akademis, hingga hasil penelitian hukum. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat luas sebagai wujud tata pemerintahan yang baik (good governance).
Lebih lanjut, diskusi ini menyoroti peran krusial Analis Hukum dalam ekosistem JDIH. Para Analis Hukum di lingkungan Kemenkum Jabar dituntut untuk mampu melakukan klasifikasi dan analisis dokumen hukum secara presisi guna memastikan ketersediaan data yang relevan dalam sistem. Tidak hanya itu, mereka juga berperan strategis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pengelolaan JDIH serta menyusun standar abstrak peraturan perundang-undangan dan laporan evaluasi. Melalui forum Nongki Santai ini, diharapkan sinergi antarpegawai semakin kuat dan kualitas pembangunan hukum nasional di wilayah Jawa Barat dapat terus ditingkatkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
