BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum Jabar) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pagi ini menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan dan Praktik Penyelenggaraan Fidusia secara daring melalui Zoom Meeting (Senin, 20/10/2025).
Dengan tema “Mewujudkan Lembaga Penjaminan yang Akuntabel dan Berkepastian”, kegiatan yang berpusat di ruang rapat Sahardjo dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Asep Sutandar ini menghadirkan 3 narasumber dari Kanwil Kemenkum Jabar, Ditjen AHU dan OJK. Kegiatan sosialisasi fidusia kali ini diikuti sebanyak 300 orang secara daring yang sebagian besar
Kakanwil Asep dalam kesempatannya membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan layanan fidusia masih memiliki permasalahan seperti rendahnya literasi hukum masyarakat terkait fidusia dan konsekuensi hukum, yang mana masih banyak masyarakat selaku kreditur melalaikan kewajiban mereka.
“Salah satu fokus diskusi kali ini yaitu proses eksekusi jaminan fidusia yang sah dan memenuhi rasa keadilan menurut hukum. Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan para peserta bisa menyebarkan informasi hukum terkait fidusia ini” terang Kakanwil Asep dalam sambutannya.
Dalam paparan oleh narasumber pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati BR Pandia, disampaikan penjelasan singkat mengenai jaminan fidusia sesuai dengan surat edaran dari Ditjen AHU tentang “Pelaporan dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia”.
Dalam pemaparannya, Kadivyankum Hemawati menyampaikan laporan rekapitulasi akta jaminan fidusia periode Januari – April 2025 dan perbandingan dengan database AHU yang menunjukan masih rendahnya kepatuhan Notaris dalam pelaporan akta jaminan fidusia, rendahnya kepatuhan pelaporan tersebut juga menunjukan potensi kerugian negara dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang tidak terlaksana.
Sementara itu dalam paparan oleh narasumber Ditjen AHU Ilham Nur Akbar disampaikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai jaminan fidusia, seperti subjek dan objek hukum jaminan fidusia, prinsip jaminan fidusia, manfaat dari jaminan fidusia, prosedur layanan jaminan fidusia, hak akses, alur pembuatan jaminan fidusia, muatan akta jaminan fidusia, syarat pembuatan jaminan fidusia, biaya PNBP dalam pendaftaran fidusia, perbaikan sertifikat jaminan fidusia, manfaat pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia, serta eksekusi jaminan fidusia sesuai aturan Mahkamah Konstitusi.
Selanjutnya dalam paparan oleh narasumber dari OJK Jawa Barat, Sri Wahyuni, disampaikan mengenai overview jaminan fidusia terhadap perusahaan pembiayaan yang menangani proses jaminan fidusia. Di sini narasumber menjelaskan fungsi dan tujuan pengaturan fidusia pada industri pembiayaan serta ekosistem dalam jaminan fidusia yang melibatkan mulai dari perusahaan pembiayaan, debitur hingga OJK, Kemenkum dan Disdukcapil.
Selain pemaparan materi oleh ketiga narasumber, sosialisasi kali ini juga diisi dengan presentasi cara penggunaan aplikasi website Kabayan Pasti Kemenkum Jabar terkait layanan notaris dan fidusia. Sosialisasi kemudian ditutup dengan sesi tanya-jawab oleh para peserta dan narasumber.
(Red/foto: Aul)
