.jpeg)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat supremasi hukum dan kualitas pelayanan publik melalui serangkaian kegiatan inventarisasi data permasalahan hukum yang digelar secara intensif pada Kamis, 12 Februari 2026. Mengikuti arahan strategis dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, tim Penyuluh Hukum di bawah koordinasi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan Christy, bergerak serentak menyambangi tiga instansi kunci, yakni Pengadilan Negeri (PN) Bandung, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jawa Barat, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat. Langkah ini diambil guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai isu, hambatan, serta potensi risiko hukum yang tengah berkembang di masyarakat untuk kemudian dirumuskan menjadi kebijakan penanganan yang lebih preventif dan terukur.
Dalam kunjungan ke Pengadilan Negeri Bandung, tim Kemenkum Jabar fokus pada penyusunan peta permasalahan hukum sebagai instrumen pengendalian dan dasar perumusan rekomendasi kebijakan bagi pimpinan. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antara pelaksana administrasi peradilan dengan fungsi pembinaan hukum yang dijalankan oleh kantor wilayah. Sementara itu, di UPTD PPA Jawa Barat, tim melakukan validasi data terhadap tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari hasil koordinasi tersebut, teridentifikasi adanya tantangan dalam proses pendampingan dan pembuktian perkara, sehingga Kemenkum Jabar berkomitmen untuk menguatkan koordinasi lintas sektor guna mempercepat perlindungan terhadap korban serta memastikan penyuluhan hukum ke depan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai segmentasi kebutuhan masyarakat.
Tak berhenti di situ, sesuai instruksi Kakanwil Asep Sutandar terkait penguatan integritas hukum, jajaran Kemenkum Jabar juga melakukan koordinasi mendalam dengan BNNP Jawa Barat. Pertemuan yang dihadiri oleh Kasi Intelijen Bidang Pemberantasan BNNP Jabar, Rheina Ardya Putra, ini berfokus pada pengumpulan informasi intelijen dan hambatan hukum dalam pemberantasan narkotika. Pihak BNNP mengapresiasi tinggi dukungan aktif Kemenkum Jabar dalam menginventarisasi permasalahan hukum ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan di level pusat. Melalui integrasi data dari berbagai instansi tersebut, Kemenkum Jawa Barat optimistis dapat menciptakan ekosistem hukum yang lebih kondusif dan responsif terhadap dinamika sosial di wilayah Jawa Barat.
