.jpeg)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia dan penguatan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui kehadiran jajaran Divisi Pelayanan Hukum dalam Sidang Promosi Doktor Muhammad Amir Batau, seorang Pemeriksa Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang berlangsung pada Jumat, 13 Februari 2026. Bertempat di Gedung Mochtar Kusumaatmadja lantai 4, Universitas Padjadjaran, Bandung, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, Kepala Bidang Pelayanan KI, Ery Kurniawan, serta Analis KI Ahli Muda, Dona Prawisuda. Turut hadir memberikan dukungan moral yakni Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Dr. Fajar Sulaeman Taman, serta mantan Direktur Merek DJKI, Fathurachman.
Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Jabar ini merupakan instruksi langsung dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, sebagai bentuk nyata dukungan institusi terhadap aparatur sipil negara yang menempuh jalur akademik untuk memperdalam kepakaran di bidang hukum. Dalam disertasinya yang berjudul "Model Penyelesaian Sengketa Indikasi Geografis dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Menuju Pembangunan Hukum Indikasi Geografis", promovendus Muhammad Amir Batau memaparkan urgensi perlindungan hak komunal. Di bawah bimbingan tim promotor yang terdiri dari Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhira, Dr. Hj. Rika Ratna Permata, dan Dr. H. Ibrahim, penelitian ini menyoroti karakteristik unik Indikasi Geografis (IG) yang berbeda dengan rezim kekayaan intelektual personal lainnya karena sifatnya yang tidak dapat dialihkan.
Dalam jalannya persidangan, dipaparkan bahwa sengketa Indikasi Geografis seringkali melibatkan kompleksitas yang luas, mulai dari masyarakat lokal hingga pihak asing yang melakukan misappropriation. Menanggapi hal tersebut, model penyelesaian sengketa yang ditawarkan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum melalui jalur non-litigasi yang difasilitasi oleh negara sebelum melangkah ke ranah peradilan. Langkah inklusif ini dinilai sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan ekonomi kerakyatan dan perlindungan terhadap aset-aset daerah. Sejalan dengan arahan Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, penguatan basis data melalui Sistem Informasi IG yang akurat menjadi kunci utama dalam mempermudah pembuktian kepemilikan dan meminimalisir potensi konflik di masa depan.
Sidang promosi ini diakhiri dengan hasil yang sangat memuaskan, sehingga Muhammad Amir Batau secara sah menyandang gelar Doktor (Dr.). Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang segar bagi Kemenkum Jabar dan DJKI dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih berkualitas, khususnya dalam melindungi potensi Indikasi Geografis yang tersebar luas di wilayah Jawa Barat. Dengan bertambahnya pakar hukum di lingkungan kementerian, Kemenkum Jabar optimis pembangunan hukum nasional yang berbasis data dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara maksimal.
