BANDUNG-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Asep Sutandar dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Funna Maulia Massaile serta jajaran ikuti secara virtual kegiatan Launching Legal Policy Hub dan Policy Talks Tematik I. Pada hari ini, Senin pagi (15/09/25).
Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) secara resmi meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan: Legal Policy Hub (LPH) sekaligus menggelar Policy Talks Tematik I bertajuk "Penguatan Inovasi Industri Pangan Untuk Pertumbuhan Ekonomi". Kegiatan strategis yang digelar di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025 ini, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkum dengan LAN serta Kemenkum dengan Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Kepala BSK Kemenkum, Andry Indrady, dalam laporannya menyampaikan bahwa Legal Policy Hub dibentuk sebagai wadah sinergi pendekatan penta-helix untuk menyelaraskan agenda kebijakan, mengintegrasikan program lintas sektor, dan menjadi media pertukaran praktik terbaik. Forum ini dirancang untuk menjawab tantangan fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi yang selama ini menghambat pembangunan, sehingga ke depan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat lebih kolaboratif, inklusif, dan berbasis data (evidence-based).
Menteri Hukum dalam sambutannya menegaskan bahwa peluncuran LPH merupakan wujud komitmen untuk menjalankan reformasi di bidang hukum dan birokrasi, sejalan dengan arahan prioritas nasional Presiden terkait ketahanan pangan. Ia menekankan bahwa salah satu penghambat kemajuan adalah ego sektoral, sehingga kolaborasi melalui forum ini menjadi krusial. Menteri juga mencontohkan keberhasilan kolaborasi BSK dalam merumuskan kebijakan royalti musik berbasis kekayaan intelektual sebagai jaminan kolateral, sebagai bukti bahwa sinergi lintas kementerian mampu menghasilkan terobosan konkret.
Kegiatan peluncuran ini diikuti secara virtual oleh seluruh pimpinan tinggi pratama di wilayah, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat (Kakanwil Kemenkum Jabar), Asep Sutandar. Menanggapi arahan Menteri, Asep Sutandar menyatakan kesiapan jajaran Kemenkum Jabar untuk mendukung penuh implementasi Legal Policy Hub. Pihaknya berkomitmen untuk aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha di Jawa Barat guna mengawal dan mengimplementasikan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, khususnya dalam mendorong inovasi industri pangan di daerah.
Policy Talks Tematik I sendiri menghadirkan narasumber ahli dari berbagai instansi, meliputi perwakilan BSK Kemenkum, LAN, Badan Pangan Nasional, serta Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi. Diskusi yang dimoderatori oleh Analis Kebijakan Ahli Paripurna BSK, Asep Solihin ini, bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan (policy brief) yang aplikatif untuk memperkuat hilirisasi dan inovasi industri pangan, demi mendukung ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
