BANDUNG – Dalam rangka menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung tumbuhnya industri kreatif berdaya saing tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Sinergi Penguatan Regulasi dan Kebijakan Untuk Mendorong Komersialisasi Industri Kreatif dan Daya Saing Daerah di Jawa Barat (Kamis, 10/07/2025).
Bertempat di aula Soepomo, Kanwil Jabar, Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Asep Sutandar, Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Perlindungan KI Syarifuddin, Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Jabar, jajaran pejabat & pegawai Kanwil Jabar, serta para tamu undangan kegiatan dari Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) dan para pelaku seni di Jawa Barat dan sekitarnya.
Membuka kegiatan ini melalui sambutan dan keynote speech oleh Kakanwil Asep Sutandar dan Asisten Deputi Syarifuddin, disampaikan bahwa Kemenkum melalui Kanwil terus mendorong peningkatan literasi dan edukasi KI bagi masyarakat, pelaku UMKM, akademisi, serta pihak – pihak lainnya. “Kami dari jajaran Kanwil Kemenkum Jabar senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana hak cipta mereka tersebut bisa dilindungi, selain itu kami juga terus memfasilitasi mediasi terkait pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi di Jawa Barat” terang Kakanwil Asep.
Kegiatan Rapat Koordinasi kali ini juga menghadirkan 2 narasumber yaitu Ketua Perkumpulan Sentral Musik Indonesia Jusak Irwan Sutiono dan Dosen Politeknik STIA – LAN Bandung Dinoroy M. Aritonang. Kedua narasumber kali ini membawakan materi yang membahas mengenai kebijakan komersialisasi industri kreatif dalam bidang musik, serta materi mengenai kepatuhan pengguna musik dalam pembayaran royalti.
Dalam paparannya, narasumber Dinoroy menjelaskan berbagai persoalan dan isu – isu hukum yang terkait dengan karya cipta dan industi kreatif, selain itu narasumber juga menyampaikan beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait karya cipta dan industi kreatif.
Sementara itu narasumber Jusak menjelaskan mengenai permasalahan yang ada mengenai pembayaran royalti, terutama di sektor restoran, kafe dan perhotelan, beliau juga menerangkan bahwa kepatuhan pelaku usaha untuk membayar royalti di Indonesia masih terbilang rendah sehingga ditekankan pentingnya penegakan hukum terkait pembayaran royalti ini.
(Red/foto: Aul)
