BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Barat terus mengakselerasi upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wujud komitmen tersebut diimplementasikan melalui Rapat Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang digelar secara strategis di Ruang Sahardjo, Kanwil Kemenkum Jabar, pada hari Senin (16/6/2025). Rapat ini bertujuan utama untuk mengevaluasi progres yang telah dicapai serta merumuskan langkah-langkah konkret ke depan. Seluruh jajaran yang hadir dengan mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) II menunjukkan keseriusan dan kesiapan dalam menyukseskan pembangunan ZI menuju WBBM.
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, dan dihadiri oleh para pimpinan tinggi pratama serta pejabat administrator terkait. Tampak hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Archie Tigor Mangunsong, dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan. Kehadiran Ketua Tim POKJA beserta perwakilan dari setiap tim menunjukkan sinergi dan kolaborasi yang solid dari seluruh elemen untuk mencapai tujuan bersama. Agenda rapat disusun secara terfokus untuk membahas tiga pilar utama dalam penilaian WBBM.
Fokus utama dalam pembahasan rapat adalah evaluasi mendalam mengenai progres pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas. Kakanwil Asep Sutandar menekankan pentingnya pengisian LKE yang akurat dan berbasis data sebagai cerminan nyata dari reformasi birokrasi yang telah dijalankan. Selain itu, forum rapat juga menjadi ajang untuk membedah dan mempertajam berbagai inovasi layanan yang sedang dan akan dikembangkan. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan setiap inovasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak positif dan kemudahan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.
Aspek krusial lainnya yang tidak luput dari perhatian adalah peninjauan terhadap kesiapan sarana dan prasarana pendukung layanan publik. Diskusi mencakup upaya peningkatan kualitas fasilitas, baik fisik maupun digital, untuk menciptakan pengalaman layanan yang prima dan memuaskan bagi masyarakat.
Hasil dari rapat ini diharapkan dapat menjadi peta jalan yang jelas bagi seluruh Tim POKJA dalam bekerja lebih efektif dan efisien. Komitmen bersama ini menegaskan kembali tekad Kanwil Kemenkum Jawa Barat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi secara berkelanjutan.