Bandung - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap tiga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan enam Notaris Pengganti. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Sahardjo pada 10 Maret 2025 ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar. Turut hadir sebagai saksi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati Br Pandia,A.MD., SH, M.M., Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Ave Maria Sihombing, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Ery Kurniawan.
Dalam pelantikan ini, tiga PPNS yang diangkat adalah Dwi Astuti Apriyani dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Iftita Mustrianisa Rahmawati dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bandung, serta Tegar Setya Dharma dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bandung. Sementara itu, enam Notaris Pengganti yang dilantik adalah Urip Mukti di Kabupaten Bogor, Nizar Firghani di Kabupaten Garut, Riski Harendrawati Soeharto Putri dan Muhammad Fauzan Zakiri di Kota Bandung, Putri Kalingga Hermawan di Kota Bekasi, serta Chelsea Anyta Lucky di Kota Tasikmalaya.
Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Jawa Barat Asep Sutandar menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme bagi para PPNS yang baru dilantik. PPNS memiliki tugas menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan terkait tindak pidana dalam bidang tugasnya. Selain itu, PPNS diharapkan dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak serta tetap menjaga koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pembina PPNS.
Bagi para Notaris Pengganti, Asep Sutandar menegaskan pentingnya ketelitian dalam pembuatan akta. Ia mengingatkan agar notaris selalu mencocokkan tanda tangan pemegang saham dengan identitasnya serta memastikan pembacaan dan pemahaman isi akta sebelum ditandatangani. Selain itu, notaris diwajibkan untuk langsung menandatangani akta guna menjaga keabsahannya sebagai alat bukti otentik.
Pelantikan ini dihadiri oleh berbagai pejabat Kanwil Kemenkum Jawa Barat, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum, pejabat manajerial dan non-manajerial, serta Koordinator Pengawas PPNS pada Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan khidmat, menandai komitmen Kanwil Kemenkum Jawa Barat dalam memperkuat kapasitas hukum di wilayahnya.
(Red/Doc: Mubal)
