Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah Jawa Barat. Hal ini tercermin melalui kehadiran dan peran aktif perwakilan Kemenkum Jabar (Tim Penyuluh Hukum) dalam Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Daerah Provinsi Jawa Barat yang digelar secara hibrida pada hari ini, Selasa (25/11/25). Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ini menjadi tahapan krusial dalam menentukan kelayakan Calon Orang Tua Angkat (COTA) sebelum mendapatkan izin resmi pengangkatan anak. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, memberikan atensi khusus terhadap kegiatan ini dengan menekankan pentingnya aspek legalitas dalam setiap proses adopsi. Asep menilai bahwa kehadiran Kemenkum dalam sidang ini bukan hanya sebagai pemenuhan syarat administratif, melainkan wujud nyata kehadiran negara untuk menjamin kepastian hukum, status kewarganegaraan, serta perlindungan hak asasi bagi anak-anak yang akan diangkat, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sidang Agenda I yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting ini berfokus pada pembacaan profil, hasil seleksi, serta penilaian kelayakan dari 10 pasang Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, seperti Kuningan, Cirebon, Bogor, Bandung Barat, Garut, Sumedang, dan Subang. Dalam laporannya, sidang ini dipimpin oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang menegaskan bahwa forum ini adalah ruang "sakral", di mana para peserta sidang tidak sekadar menggugurkan kewajiban, melainkan sedang menimbang masa depan seorang anak agar mendapatkan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang. Proses verifikasi berjalan sangat ketat dan detail, melibatkan pemeriksaan dokumen administratif, kondisi fisik dan psikologis anak, kemampuan ekonomi calon orang tua, hingga kesiapan mental mereka dalam mengasuh anak angkat. Setiap anggota Tim PIPA, termasuk perwakilan dari Kemenkum Jabar, Kepolisian Daerah (Polda) Jabar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, DP3AKB, Biro Kesra, serta lembaga independen seperti LPA Jabar, IPSPI, dan Yayasan Sayap Ibu (YPAB), diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan, catatan, dan pertimbangan hukum yang mendalam terhadap setiap berkas yang diajukan.
Sinergi lintas sektoral ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa anak-anak yang "lahir tanpa pilihan di atas takdirnya" tersebut mendapatkan hak mendasar mereka. Dalam jalannya sidang, Sekretaris Tim PIPA memaparkan secara rinci hasil kunjungan rumah (home visit) dan perkembangan anak, mulai dari kesehatan fisik, interaksi sosial, hingga perkembangan spiritual anak bersama calon orang tua angkatnya. Kemenkum Jabar, melalui perwakilannya, memastikan bahwa seluruh proses adopsi ini telah memenuhi syarat materiil dan formil sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/2009, guna menghindari masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait hak waris dan status perdata anak. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan Agenda II, yaitu penandatanganan rekomendasi perizinan yang rencananya dilaksanakan secara langsung (luring) di Aula Sawala, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, keesokan harinya. Rekomendasi dari Tim PIPA ini bersifat mutlak dan menjadi dasar bagi Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) izin pengangkatan anak, yang diharapkan dapat memberikan masa depan yang lebih cerah dan terlindungi bagi anak-anak tersebut.
