Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi kelompok rentan. Hal ini terlihat dari kehadiran Kemenkum Jabar dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan IMIPAS. Bertempat di Hotel Crowne Plaza Bandung pada Jumat, 14 November 2025, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan langkah antarinstansi pemerintah dalam menangani isu-isu krusial terkait perempuan dan anak di Indonesia.
Kehadiran jajaran Kemenkum Jabar dalam forum nasional ini sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar. Dalam berbagai kesempatan, Asep Sutandar senantiasa menekankan pentingnya peran aktif Kemenkum Jabar dalam mendukung kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hukum dan pemajuan HAM, khususnya bagi mereka yang rentan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Jabar, Hemawati Br. Pandia, hadir secara langsung untuk memberikan atensi serta kontribusi pemikiran dalam diskusi panel yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini menghadirkan sejumlah narasumber dan pejabat tinggi, termasuk Direktur Tata Negara Kementerian Hukum, Dr. H. Dulyono, serta perwakilan dari Mahkamah Agung, Kemendagri, BRIN, Kejaksaan RI, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital. Diskusi berjalan dinamis dengan membahas materi-materi vital, mulai dari penguatan peran Posbakum dalam akses keadilan, penanganan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), pencegahan pernikahan dini, hingga pengendalian ruang digital untuk melindungi anak dari eksploitasi. Isu mengenai integrasi data nasional juga menjadi sorotan utama sebagai elemen kunci dalam pemetaan dan penanganan kasus yang lebih efektif.
Melalui partisipasi aktif dalam FGD ini, Kemenkum Jabar mendukung penuh kesimpulan diskusi yang menyoroti perlunya sinergi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Hemawati Br. Pandia menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk memastikan perlindungan yang komprehensif. Hasil rekomendasi dari kegiatan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan, termasuk optimalisasi layanan bantuan hukum dan penyelarasan data antarinstansi, guna menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi perempuan serta anak di Jawa Barat dan seluruh Indonesia.
