Bandung — Dalam rangka memperluas akses layanan publik dan memberikan kemudahan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Layanan Sosialisasi dan Konsultasi Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui program Pelayanan Sakiceup BOS (Sarana Kemudahan Izin Cepat Beraksi On The Spot). Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 12 April 2025, di Halaman Gedung Pakuan, Jl. Cicendo No. 1 Kota Bandung.
Kegiatan yang dilaksanakan menindaklanjuti arahan Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Barat Asep Sutandar ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati BR Pandia serta dilaksanakan oleh Ery Kurniawan selaku Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual bersama tim, yaitu Dona Prawisuda, Yosep Sopiyan, dan Rizki Zulkarnaen. Melalui kegiatan ini, masyarakat khususnya pelaku UMKM diberi kesempatan untuk berkonsultasi langsung mengenai pendaftaran kekayaan intelektual, serta memahami pentingnya perlindungan hukum atas produk dan karya mereka.
Layanan Sakiceup BOS merupakan inovasi DPMPTSP Jawa Barat dalam rangka mendekatkan layanan publik ke masyarakat. Tujuan utama program ini adalah mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha dan perlindungan kekayaan intelektual secara langsung di tempat (on the spot), tanpa proses birokrasi yang berbelit. Sinergi antara Kanwil Kemenkum Jabar dan DPMPTSP menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis inovasi dan perlindungan hukum.
Dalam kegiatan ini, booth layanan Kekayaan Intelektual dari Kanwil Kemenkum Jabar menarik antusiasme pengunjung dengan total 45 orang pelaku usaha yang berkonsultasi maupun mengajukan pendaftaran. Para pengunjung diberikan edukasi mengenai manfaat hukum, ekonomi, dan branding dari perlindungan kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, hak cipta, dan paten. Diharapkan, dengan meningkatnya kesadaran ini, produk UMKM Jawa Barat memiliki identitas yang kuat dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
Selain layanan KI, kegiatan juga diramaikan oleh berbagai pelayanan terpadu lainnya seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh DPMPTSP Jawa Barat, layanan Sertifikasi Produk Halal dari Kementerian Agama, serta surat rekomendasi UMKM dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini juga menjadi sarana pengukuran kualitas layanan melalui pengisian Survei Kepuasan Masyarakat oleh para pelaku usaha, sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Barat.
Dengan penyelenggaraan kegiatan ini, diharapkan kehadiran negara terasa nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan dan perlindungan UMKM. Pelayanan langsung yang cepat, mudah, dan terpadu menjadi bentuk nyata reformasi birokrasi menuju layanan publik yang prima dan inklusif.
