BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat bergerak cepat membenahi manajemen dan struktur organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum (FPSH) Jawa Barat. Langkah strategis ini ditempuh melalui Rapat Kerja Pembenahan Manajemen FPSH yang digelar pada Rabu, 15 Oktober 2025, di Ruang Rapat Bidang PKLK Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Jabar, dan dihadiri oleh Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya serta jajaran Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, dalam arahannya yang disampaikan melalui timnya, menegaskan pentingnya efektivitas dan sinergi FPSH dalam mendukung misi pembentukan pelajar berkarakter dan taat hukum. "Pembenahan ini krusial untuk memastikan FPSH berjalan lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan. Ini adalah investasi jangka panjang kita dalam menanamkan nilai-nilai keadilan dan kepatuhan hukum sejak dini di kalangan generasi muda," ujar Asep Sutandar.
Rapat kerja tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting. Salah satu fokus utamanya adalah pembentukan struktur organisasi FPSH yang baru, disusun agar lebih tepat sasaran dan memperkuat fungsi kelembagaan serta koordinasi antar unsur. Selain itu, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem koordinasi dan pembagian tugas yang ada.
Poin krusial lainnya adalah penegasan kedudukan dan peran Duta Pelajar Sadar Hukum. Mereka kini diarahkan sebagai agen pelajar yang berfungsi menyebarluaskan nilai-nilai kesadaran hukum dan menjadi teladan. Untuk menjamin keberlanjutan program, Kemenkum Jabar mengusulkan agar pelaksanaan peran Duta Pelajar Sadar Hukum di lingkungan sekolah dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) sekolah. Hal ini bertujuan agar pembinaan kesadaran hukum menjadi bagian terstruktur dari proses pembentukan karakter pelajar, dengan dukungan penuh dari pihak sekolah.
Kegiatan ini juga memperkuat peran instansi pembina, yaitu Kemenkum Jabar dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dalam memberikan arahan dan dukungan kelembagaan. Langkah-langkah strategis peningkatan kapasitas anggota FPSH, mulai dari kepemimpinan hingga pelaksanaan penyuluhan hukum yang kreatif, turut dirumuskan dalam rangka mencetak generasi muda yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Kehadiran Kemenkum Jabar dan Dinas Pendidikan dalam raker ini menunjukkan komitmen serius kedua instansi dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pelajar Jawa Barat.
