JAKARTA - Kanwil Kemenkum Jabar dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kekayaan Intelektual di Wilayah, melalui Kadivyankum Jabar, Hemawati BR Pandia, hari ini, Senin, 14 April 2025, laksanakan Koordinasi dan Laporan Ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum RI.
Sebagai upaya mendorong pelindungan hukum atas produk UMKM dan meningkatkan daya saing melalui kepemilikan merek yang sah, Kanwil Kemenkum Jabar akan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat melalui program Fasilitasi Sertifikasi HKI Merek bagi 1000 UMKM Jawa Barat.
Program ini direncanakan akan dilaksanakan mulai bulan April hingga November 2025, untuk memastikan kelancaran teknis dan sinkronisasi kebijakan, dilakukan kegiatan koordinasi ke DJKI oleh Kadivyankum Jabar, Hemawati BR Pandia, dan bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu didampingi Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Hermansyah Siregar, sebagai bagian dari persiapan program dimaksud.
Kadivyankum Hemawati menyampaikan rencana pelaksanaan program fasilitasi sertifikasi merek yang akan menyasar 1000 pelaku UMKM dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, lengkap dengan alur tahapan dan peran masing-masing pihak. Adapun Tahapan Kegiatan yaitu:
1. Sosialisasi kegiatan ke seluruh Kabupaten/Kota,
2. Pengumpulan usulan calon peserta dari Dinas KUMKM se-Jawa Barat,
3. Sosialisasi tentang pentingnya pelindungan merek,
4. Verifikasi dan kurasi data UMKM,
5. Pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Direktur Hermansyah Siregar menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Jabar dan seluruh pemangku kepentingan daerah. Serta mengatakan harapannya agar dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dalam hal dan upaya mendorong KI di Provinsi Jawa Barat.
Hermansyah juga mengatakan agar dapat terus diupayakan kolaborasi secara menyeluruh dengan 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk percepatan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara komprehensif dalam rangka mendukung KI secara keseluruhan.
Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu menyampaikan juga bahwa akan mendorong Gubernur Jawa Barat agar dapat mendorong Kekayaan Intelektual di Jawa Barat. Diharapkan ke depan, semakin banyak pelaku UMKM di Jawa Barat yang menyadari pentingnya pendaftaran KI sebagai bagian dari strategi bisnis, peningkatan daya saing, dan perluasan akses pasar baik nasional maupun internasional.
DJKI mendukung penuh kegiatan ini sebagai bagian dari upaya nasional mendorong pelindungan KI sektor UMKM. Diupayakan adanya Penguatan Komunikasi dan Monitorinng dengan penggunaan sistem monitoring bersama atas progres permohonan dari tahap input hingga penerbitan sertifikat. Kanwil dan DJKI akan berkoordinasi untuk mendukung kelancaran tahapan pendaftaran hingga sertifikasi.
Kegiatan koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses fasilitasi berjalan terarah, efisien, dan sesuai regulasi. Diharapkan program ini dapat menjadi contoh kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku UMKM dalam mewujudkan perlindungan Kekayaan Intelektual yang inklusif dan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
(red/foto: KI Jabar, editor: Toh)
