Bandung – (Selasa, 22/04/2024) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat secara resmi menuntaskan rangkaian Penilaian Seleksi Daerah Peacemaker Justice Award (PJA) se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 pada Selasa, 22 April 2025. Kegiatan yang merupakan bagian dari tahapan seleksi nasional ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Acara pembukaan seleksi diawali dengan sambutan resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran kepala desa dan lurah sebagai aktor perdamaian di tengah masyarakat. “Program ini adalah bentuk penghargaan negara kepada pemimpin lokal yang mempraktikkan keadilan restoratif dan penyelesaian sengketa non-litigatif berbasis kearifan lokal,” ujarnya.
Penilaian dilaksanakan secara objektif dan kolektif oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) yang terdiri dari unsur Bagian Hukum Pemda, Tata Pemerintahan, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Pos Bantuan Hukum (PBH). Proses seleksi memanfaatkan aplikasi digital pja.bphn.go.id, dengan sistem penilaian berbasis rata-rata nilai dari seluruh tim penilai. Peserta dengan nilai minimal 75 akan direkomendasikan untuk mengikuti Peacemaker Training Nasional secara daring pada Mei 2025 mendatang.
Penilaian didasarkan pada beberapa indikator, termasuk narasi pengalaman penyelesaian sengketa, inovasi penyelesaian, dokumentasi video, serta pranala berita atau unggahan media sosial. Hingga batas waktu penilaian, tercatat sebanyak 83 peserta dari 17 kabupaten/kota di Jawa Barat telah mengikuti proses seleksi. Yang mana diantaranya:
- Kabupaten Bogor : 1 orang peserta
- Kabupaten Sukabumi : 4 orang peserta
- Kabupaten Cianjur : 8 orang peserta
- Kabupaten Bandung : 2 orang peserta
- Kabupaten Garut : 4 orang peserta
- Kabupaten Kuningan : 1 orang peserta
- Kabupaten Majalengka : 3 orang peserta
- Kabupaten Sumedang : 1 orang peserta
- Kabupaten Indramayu : 1 orang peserta
- Kabupaten Subang : 1 orang peserta
- Kabupaten Karawang : 1 orang peserta
- Kabupaten Bandung Barat : 4 orang peserta
- Kota Bandung : 39 orang peserta
- Kota Cirebon : 9 orang peserta
- Kota Bekasi : 1 orang peserta
- Kota Depok : 1 orang peserta
- Kota Tasikmalaya : 2 orang peserta
Puncak kegiatan penilaian diakhiri pada 22 April 2025, ditandai dengan penutupan resmi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Subang, bersama Tim Kerja Wilayah IV dan V, melalui Zoom meeting. Penutupan ini menjadi simbol dukungan nyata dari para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Panselda serta mendorong partisipasi aktif para kepala desa dan lurah dalam program yang membawa semangat ini.
Melalui seleksi ini, Kemenkum Jabar menegaskan komitmennya dalam mendorong penyelesaian sengketa non-litigatif di masyarakat. Peacemaker Justice Award bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga langkah nyata mendorong transformasi peran pemimpin lokal dalam membangun harmoni sosial di tengah masyarakat.
