BANDUNG - Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Jawa Barat melaksanakan sidang pemeriksaan rutin secara daring pada hari Selasa, 25 Maret 2025, dalam rangka menjaga profesionalitas dan integritas para Notaris di wilayah hukum Jawa Barat. Sidang yang digelar sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021 ini merupakan bagian penting dari proses pengawasan dan pembinaan profesi Notaris.
Sidang daring dihadiri oleh lima orang anggota Majelis Kehormatan Notaris, yakni Dr. H. Dhody AR. Widjajaatmadja, S.H. (Wakil Ketua), Hemawati Br. Pandia, A.Md., SH, M.M., Ismiati Dwi Rahayu, S.H., Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Daru, S.H., M.H., yang memiliki kompetensi dan pengalaman mendalam di bidang hukum. Dalam sidang tersebut, Majelis melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta memberikan pertimbangan terhadap permintaan pengambilan fotokopi minuta akta dan memproses permintaan pemanggilan Notaris dalam berbagai tahap pemeriksaan hukum.
Sidang kali ini memiliki signifikansi strategis dalam menjaga marwah profesi Notaris, dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat secara konsisten menjalankan fungsi pembinaan untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, serta memberikan perlindungan hukum terkait kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.
Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan prosedur penting sebelum aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan terhadap seorang Notaris. Setiap permintaan pemeriksaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang bertindak sebagai benteng pertama perlindungan profesi.
"Sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham Jawa Barat, saya menekankan bahwa sidang pemeriksaan ini dilaksanakan secara daring dengan tujuan efisiensi dan objektifitas, serta menjunjung tinggi asas-asas keadilan," ujar Hemawati Br. Pandia, yang juga merupakan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat. "Kami tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun, melainkan menjaga profesionalitas dan integritas profesi Notaris yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional," tambahnya.
