Direktorat Teknologi Informasi Kemenkum mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan layanan dengan meluncurkan "Aplikasi Monitoring Kanwil". Sebuah sosialisasi digelar secara daring yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah Kemenkum di Indonesia, mencakup unsur pimpinan dan jajaran Divisi Pelayanan Hukum.
Pengembangan aplikasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyeragamkan format pelaporan yang sebelumnya kerap berbeda-beda di setiap wilayah. Kondisi tersebut mendorong Direktorat Teknologi Informasi mengembangkan satu sistem terpadu untuk menyatukan seluruh sumber data dan menggantikan proses manual yang memakan waktu. Aplikasi berbasis web ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sistem layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang sebelumnya tersebar.
Dalam sosialisasi tersebut, tim pelaksana mendemonstrasikan berbagai fitur unggulan, termasuk dasbor interaktif yang menyajikan data layanan seperti notaris, badan hukum, yayasan, koperasi, partai politik, PNBP, hingga kewarganegaraan secara real-time. Sistem ini memungkinkan pimpinan, baik di pusat maupun wilayah, untuk mengakses data terpadu, melakukan perbandingan kinerja antar periode, dan mempercepat proses evaluasi berbasis data.
Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari jajaran pimpinan wilayah, termasuk dari Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, melalui partisipasi aktif jajarannya, menyambut baik inovasi ini sebagai alat bantu krusial. Diharapkan aplikasi ini dapat mendukung Kemenkum Jabar dalam meningkatkan efektivitas kerja, ketepatan informasi, dan transparansi pelaporan kinerja di bidang administrasi hukum umum.
Aplikasi ini tidak hanya menyatukan data, tetapi juga berfungsi sebagai forum komunikasi dan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dengan menyediakan sumber data tunggal yang seragam. Kehadiran sistem monitoring terpusat ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk mewujudkan pelaporan data yang lebih cepat, akurat, dan transparan di seluruh Indonesia.
