Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menggelar rapat koordinasi penting guna menyamakan persepsi terkait layanan pewarganegaraan di Indonesia. Dalam agenda yang dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum beserta jajarannya ini, ditegaskan bahwa Kantor Wilayah (Kanwil) kini memegang peran vital sebagai pintu utama masuknya layanan pewarganegaraan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, turut memberikan atensi penuh terhadap arahan terbaru Menteri Hukum yang menekankan pelaksanaan tertib proses layanan pewarganegaraan dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian yang ketat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses naturalisasi tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga menjaga kedaulatan negara. Rabu (12/11/2025)
Dalam pengarahannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Hantor Situmorang menegaskan bahwa meskipun setiap orang berhak mengajukan permohonan, pengabulan kewarganegaraan merupakan hak prerogatif pemerintah sebagai negara berdaulat. Bertempat di Ruang Sahardjo, Asep Sutandar didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati Br Pandia dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Ave Maria Sihombing beserta jajaran, siap mengimplementasikan standar verifikasi ketat di wilayah Jawa Barat, mengingat Kanwil memiliki kewenangan untuk langsung menolak permohonan jika kriteria tidak terpenuhi, tanpa perlu meneruskannya ke Ditjen AHU. Hal ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap syarat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecakapan berbahasa Indonesia, serta memastikan pemohon bersih dari catatan pidana di negara asal maupun di Indonesia.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam aturan terbaru ini adalah kewajiban pengembalian dokumen kewarganegaraan asing. Pemohon yang telah disumpah wajib menyerahkan dokumen kewarganegaraan lamanya ke kedutaan negara asal atau kantor imigrasi paling lambat 14 hari kerja setelah pengucapan sumpah. Kemenkum Jabar akan memastikan pengawasan ketat di lapangan, di mana penyerahan asli petikan Keputusan Presiden hanya akan diberikan apabila pemohon telah menunjukkan tanda terima pengembalian dokumen dari kedutaan asing terkait.
Melalui penyamaan persepsi ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahan komunikasi atau hambatan teknis yang dapat mengganggu proses layanan. Kemenkum Jabar berkomitmen untuk menjalankan fungsi verifikasi ini secara profesional, memastikan pemohon memiliki pekerjaan tetap, sehat jasmani rohani, dan mengakui Pancasila. Dengan demikian, layanan pewarganegaraan yang berproses dari wilayah Jawa Barat benar-benar menghasilkan Warga Negara Indonesia yang berkualitas dan taat hukum, sejalan dengan semangat menjaga kedaulatan bangsa.
