KAB.BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia secara resmi meluncurkan program strategis Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Acara berlangsung di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, pada Kamis (15/5/2025).
Peluncuran tersebut dihadiri oleh lebih dari 6.000 peserta secara hybrid, termasuk kepala desa/kelurahan, camat, bupati/wali kota se-Jawa Barat, serta perwakilan dari berbagai kementerian strategis. Dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), bersama seluruh Direktur pada Ditjen AHU, turut hadir mendampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jabar, Asep Sutandar, menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung program ini. Kemenkum Jabar berfungsi sebagai perpanjangan tangan Ditjen AHU di wilayah Jawa Barat, memastikan pelaksanaan prosedur pendaftaran koperasi berjalan efektif.
KDMP merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dengan target pembentukan 80.000 koperasi yang aktif dan sehat di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berperan penting dalam pendaftaran badan hukum koperasi, yang meliputi proses pengajuan akta pendirian koperasi, pengesahan oleh Kemenkum, serta pembentukan pengurus dan pengawas koperasi. Proses ini diharapkan dapat mempercepat legalitas koperasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi desa.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa koperasi Merah Putih adalah wujud nyata ekonomi kerakyatan. Ia menyebutkan bahwa koperasi ini bukan alat politik, melainkan murni untuk kepentingan rakyat dan negara. Gubernur, yang akrab disapa KDM, menjelaskan bahwa koperasi desa harus menjadi pusat produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat, mencakup pangan, pupuk, layanan kesehatan, pakaian, hingga daging pada hari raya.
“Uangnya akan berputar dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat,” tambahnya.
KDM juga menekankan pentingnya integritas pengurus koperasi untuk menjamin keberhasilan program ini. Ia mengusulkan agar sistem transaksi koperasi berbasis digital melalui e-budgeting diterapkan guna mencegah penyalahgunaan uang tunai.
“Saya mengusulkan agar seluruh pengelolaan keuangan dilakukan secara e-budgeting, tanpa uang tunai, karena uang tunai memiliki banyak godaan,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan bahwa percepatan pembentukan KDMP merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Tidak boleh ada desa yang miskin, tidak sehat, kurang gizi, atau tidak cerdas. Koperasi Merah Putih hadir untuk memastikan itu semua tercapai,” jelas Zulhas.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Barat yang dinilai sebagai pelopor dalam realisasi program ini. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, melaporkan bahwa dari target 5.957 koperasi, sebanyak 5.706 koperasi telah siap untuk dibentuk, yang terdiri dari 5.349 unit koperasi baru, 347 unit pengembangan koperasi, dan 10 unit revitalisasi koperasi.
Namun, masih terdapat 3.648 desa/kelurahan yang belum melaksanakan musyawarah desa (mudes) khusus sebagai tahap awal pembentukan koperasi. KDMP dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus sebagai pilar ketahanan nasional berbasis gotong royong.
Peluncuran nasional program ini dijadwalkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Selain sebagai alat distribusi ekonomi, koperasi desa diharapkan dapat menjadi simbol kedaulatan rakyat.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat optimis bahwa program ini akan mampu menutup celah ketimpangan sosial serta menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan kemandirian masyarakat desa. Dengan dukungan penuh dari Ditjen AHU Kemenkum RI dan semua jajaran yang terlibat, diharapkan proses pendaftaran dan pengelolaan koperasi dapat berjalan lancar dan menguntungkan semua pihak. Kemenkum Jabar berkomitmen untuk memastikan semua prosedur pendirian koperasi terpenuhi secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di seluruh wilayahnya.
