.JPG)
BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan berperspektif hak asasi manusia. Bertempat di Ruang Rapat Suhendro Hendarsin, Kemenkum Jabar memfasilitasi Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Kota Bekasi pada Rabu, 26 November 2025. Kegiatan yang dimulai pukul 13.30 WIB ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Bekasi, mulai dari Kepala Bagian Hukum, pejabat manajerial, hingga perancang peraturan perundang-undangan.
Perancang Perundang-undangan Kelompok Kerja (Pokja) 4 (Hafiel N., Suhartini, Ferdinand P., Irma N., Suherni dan CPNS) menegaskan pentingnya proses harmonisasi ini sebagai langkah strategis. Dalam arahannya, Pokja 4 menyampaikan bahwa kegiatan pengharmonisasian tidak boleh hanya dilihat sebagai formalitas administratif semata. Ia menekankan bahwa setiap rancangan produk hukum daerah harus dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi, kelembagaan, dan budaya hukum, serta harus selaras dengan penegakan hukum yang tegas namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemenkum jabar berharap forum ini menjadi ajang pembinaan untuk mempererat kerja sama dalam membentuk regulasi yang lebih baik.
Adapun 10 rancangan aturan yang dibahas mencakup berbagai sektor vital, mulai dari Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten hingga Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Bekasi. Selain itu, terdapat pembahasan menarik mengenai Raperwal tentang Mobil Listrik Bekasi yang mengatur insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak kendaraan guna menarik minat masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Regulasi lain yang turut dibahas meliputi tata kelola keuangan, seperti sistem akuntansi berbasis akrual, standar harga satuan, hingga tata cara pemeriksaan dan penagihan pajak daerah.
Pokja 4 juga memberikan catatan khusus terkait analisis konsepsi, di mana penyusunan Raperda Industri misalnya, harus merespons dinamika industri lokal dan selaras dengan kebijakan nasional. Sementara untuk tata kelola aset, ditekankan adanya pelimpahan kewenangan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk efisiensi. Menindaklanjuti arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar Asep Sutandar, Pokja 4 meminta seluruh peserta rapat untuk memberikan sumbangsih kritik dan saran yang konstruktif agar produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab tantangan daerah yang semakin kompleks.
