JAKARTA - Pada Rabu, 19 Maret 2025, Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Analisa dan Evaluasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Bapak Nico Afinta. Rapat yang berlangsung secara daring melalui platform Zoom ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Asep Sutandar, serta Kepala Divisi P3H Funna Maulia Massaile, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati BR Pandig, dan Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Archie Tigor Mangunsong.
Dalam rapat ini, Sekretaris Jenderal memberikan penekanan penting mengenai kinerja Kementerian Hukum pada Triwulan I 2025. Beliau melaporkan bahwa hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) menunjukkan hasil yang memuaskan dengan perolehan nilai "Sangat Baik," yaitu 78,32. Meskipun Asep Sutandar tidak memberikan sambutan dalam kesempatan ini, kehadirannya sangat berarti untuk menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap evaluasi kinerja Kementerian.
Bapak Nico Afinta juga mengungkapkan pentingnya untuk terus meningkatkan kinerja karyawan melalui komitmen moral dan perbaikan budaya kerja. "Kita harus menanggapi hasil evaluasi ini dengan tindakan nyata, mempertahankan prestasi yang telah diraih, dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi," ujar beliau.
Di dalam pembahasan, rapat juga membahas mengenai realisasi anggaran Kementerian Hukum sampai dengan 18 Maret 2025, yang mencapai 7,92%. Ditekankan bahwa penyusunan dan pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan, sehingga alokasi dana dapat digunakan secara optimal untuk mendukung program-program prioritas Kementerian.
Selain itu, rapat ini juga menyoroti pentingnya penanganan anggaran dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program kebijakan hukum. Upaya kolaborasi antar divisi dan unit kerja menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
Rapat ditutup dengan harapan agar seluruh pegawai Kementerian Hukum dapat kembali bekerja dengan semangat baru setelah cuti Idul Fitri, memberikan kontribusi yang maksimal untuk masyarakat. Sekretaris Jenderal menekankan bahwa setiap pegawai harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya demi mencapai pelayanan publik yang terbaik.
Dengan adanya rapat ini, Kementerian Hukum menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus berusaha meningkatkan layanan dan akuntabilitas kepada masyarakat, yang merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan.
