BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional melalui kegiatan rutin Forum Nongki Santai (Ngobrol Kolaborasi Saling Tukar Ilmu) yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat, 26 September 2025. Mengangkat tema "Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan,” kegiatan ini menjadi wadah rutin mingguan untuk meningkatkan kompetensi jabatan fungsional Analis Hukum dan Perancang Perundang-undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar.
Kegiatan dibuka untuk seluruh unit kerja, menandakan pentingnya isu ketahanan pangan bagi seluruh jajaran pegawai. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Jabar melaporkan bahwa pemaparan utama disampaikan oleh Erdian, Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama. Narasumber mengulas landasan hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 hingga Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam konteks arahan pimpinan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, atau perwakilan yang hadir, secara tersirat menyampaikan pentingnya peran Analis Hukum dan Perancang Perundang-undangan untuk proaktif dalam mengkaji dan merumuskan regulasi daerah yang mendukung tercapainya swasembada pangan. Hal ini sejalan dengan penetapan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Narasumber menjelaskan bahwa otonomi daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban strategis untuk mengatur urusan pangan, pertanian, pertanahan, serta tata ruang. Urusan pangan termasuk dalam urusan wajib non-pelayanan dasar pemerintah daerah yang fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun, keberhasilan swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan, termasuk penurunan kualitas faktor produksi, dampak perubahan iklim, skala usaha tani yang kecil, dan keterbatasan infrastruktur pertanian.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, RPJMN 2025–2029 menargetkan peningkatan kapasitas produksi pangan hingga setara 10 juta ton beras melalui pengembangan kawasan sentra produksi, diversifikasi pangan, serta modernisasi dan digitalisasi sektor pangan.
Sebagai penutup, diskusi interaktif ini menyimpulkan bahwa peran otonomi daerah sangat strategis, namun keberhasilan implementasi regulasi di lapangan masih menjadi tantangan utama. Diperlukan komitmen bersama, sinergi antarsektor, serta pendekatan dialogis berbasis kajian untuk menyusun kerangka regulasi yang implementatif. Kemenkum Jabar menekankan bahwa efektivitas peraturan bukan hanya ditentukan oleh keberadaan aturan pelaksana, melainkan sejauh mana regulasi tersebut memberikan manfaat nyata dan mencapai tujuan ideal swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia. Laporan hasil kegiatan ini selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar sebagai bahan pertimbangan dan arahan lebih lanjut.
(red/foto: P3H Jabar, editor: Toh)
