Bandung – Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) mengambil langkah akselerasi strategis untuk mewujudkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan se-Jawa Barat. Program ambisius ini ditargetkan tuntas dan teradministrasi penuh sebelum 1 Oktober 2025.
Sebagai langkah awal, perwakilan dari Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat telah bertandang ke Kanwil Kemenkum Jabar. Sesuai arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, rapat pematangan strategi ini dipimpin oleh Kepala Divisi Perancang Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile.
Pertemuan difokuskan untuk membahas pemetaan dan perencanaan agar pendirian Posbankum di tingkat desa dapat berjalan lancar. Dalam arahannya secara terpisah, Kakanwil Asep Sutandar menegaskan bahwa program ini merupakan amanat strategis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat. Beliau menginstruksikan jajarannya untuk memastikan sinergi antara Kanwil, BPHN, dan Pemda berjalan optimal.
Sebagai tindak lanjut, Kemenkum Jabar dan Pemerintah Daerah Provinsi jawa Barat akan segera mengundang seluruh perwakilan bagian pemerintahan dan bagian hukum dari kabupaten/kota se-Jawa Barat pada Senin mendatang. Rapat koordinasi tersebut akan berfokus pada percepatan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk legalitas pendirian Posbankum di wilayah masing-masing.
Pertemuan itu juga akan memetakan tantangan di lapangan. Diakui, beberapa daerah yang kultur hukum adatnya masih kuat mungkin memerlukan pendekatan khusus untuk memahami urgensi pendirian Posbankum formal. Oleh karena itu, Kemenkum Jabar akan mendorong komitmen penuh dari bupati/walikota hingga kepala desa untuk mendukung penyiapan dan operasional Posbankum ini di seluruh Jawa Barat.
