BANDUNG-Menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Asep Sutandar, Jajaran Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Jawa Barat ikuti secara virtual Sosialisasi Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang bertempat di Lounge Kanwil Kemenkum Jabar, Senin (20/10/25). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kemenkum dan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan persiapan menyeluruh menjelang pelaksanaan uji kompetensi yang dijadwalkan pada pertengahan November mendatang.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal PP Dhahana Putra menekankan peran vital perancang dalam menciptakan regulasi yang berkualitas. "Perancang kepentingan perundang berkualitas, hukum kuat negara pun hemat," ujarnya, menggarisbawahi bahwa Kemenkum memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan jenjang karir bagi para perancang. Saat ini, jumlah perancang di seluruh Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, tercatat mencapai 6.267 orang.
Direktur Jenderal PP juga menyoroti pentingnya adaptasi teknologi. Ia memaparkan inovasi aplikasi seperti Legal Analytic dan Legal Drafting yang dirancang untuk membantu proses kerja perancang. "Mesin adalah suatu media saja, tapi dari segi tata cara, mekanisme, politik, itu adalah human touch. Mesin ini agung bantu proses," jelasnya, seraya mengingatkan bahwa teknologi adalah alat bantu, bukan pengganti peran sentral perancang.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para pejabat tinggi pratama, perancang ahli utama, perwakilan kementerian/lembaga, serta jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Turut hadir mengikuti arahan, seluruh jajaran perancang di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar.
Asep Sutandar menegaskan komitmen penuh Kemenkum Jabar dalam mendukung program peningkatan profesionalisme ini. Ia menginstruksikan seluruh perancang di wilayah Jawa Barat untuk memanfaatkan sosialisasi ini sebagai bekal persiapan uji kompetensi. Menurutnya, uji kompetensi adalah langkah strategis untuk memastikan para perancang memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menghadapi tantangan hukum yang dinamis, sejalan dengan upaya Kemenkum untuk meningkatkan kualitas regulasi di pusat dan daerah.
Acara inti sosialisasi menghadirkan tiga narasumber utama dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), serta Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang memaparkan teknis pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural.
