CIREBON – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus berupaya memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) di daerah. Atas arahan Kepala Kantor Wilayah, Asep Sutandar, jajaran Divisi Pelayanan Hukum melakukan rapat koordinasi dengan Perkumpulan Pengusaha dan Perajin Batik Cirebon (P3BC) untuk mendorong pendaftaran Hak Cipta dan mewujudkan Kawasan Batik Trusmi sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual.
Pertemuan yang digelar di Sekretariat P3BC, Kota Cirebon, pada Selasa (15/7/2025), dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Jabar, Hemawati BR Pandia, beserta tim dan Ketua P3BC, Heri Kismo. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk melindungi dan memberdayakan Batik Trusmi yang dikenal memiliki nilai kultural, ekonomi, dan estetika yang tinggi.
Dalam rapat tersebut, Hemawati menyampaikan bahwa dukungan penuh dari Kakanwil Asep Sutandar menjadi pendorong utama kegiatan ini. "Pentingnya pelindungan hukum terhadap karya batik, baik melalui pendaftaran Hak Cipta untuk motifnya maupun pendaftaran merek, merupakan prioritas kami untuk menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonominya," ujar Hemawati.
Menanggapi hal tersebut, Ketua P3BC, Heri Kismo, menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapannya untuk mendorong para anggota, khususnya para perajin batik, agar segera mendaftarkan Hak Cipta atas desain dan motif batik khas mereka. Menurutnya, banyak motif yang memiliki kekhasan lokal dan nilai historis tinggi yang perlu segera dilindungi.
Kolaborasi antara Kemenkum Jabar dan P3BC ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual di Cirebon. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif, Kawasan Trusmi diproyeksikan menjadi percontohan pengembangan Kawasan Berbasis KI yang bertumpu pada warisan budaya lokal, serta memberikan perlindungan hukum dan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
