Bandung, 9 Juli 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) melalui Tim Penyuluh Hukumnya, melaksanakan kegiatan pendampingan aktualisasi Peacemaker Justice Award (PJA) dan sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 9 Juli 2025, pukul 10.00 WIB hingga selesai ini, merupakan bagian dari upaya Kemenkum Jabar dalam mendukung program Peacemaker Training dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Jabar dalam mendukung inisiatif yang bertujuan memperkuat kapasitas kepala desa/lurah dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara non-litigasi. Kehadiran Tim Penyuluh Hukum Kemenkum Jabar dalam pendampingan ini menjadi bukti nyata dukungan Kanwil terhadap aktualisasi nilai-nilai keadilan restoratif di tingkat kelurahan, yang juga merupakan indikator penilaian Peacemaker Justice Award.
Peacemaker Training sendiri merupakan kegiatan tahunan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Mahkamah Agung, didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Program ini bertujuan memberikan penguatan kepada Kepala Desa/Lurah dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat di wilayahnya, mengapresiasi peran aktif mereka dalam penyelesaian konflik hukum secara non-litigasi, serta mendorong terciptanya desa/kelurahan yang sadar hukum, aman, dan tertib.
Salah satu tugas aktualisasi dari PJA adalah pembentukan Posbankum di tingkat kelurahan. Posbankum ini bertujuan mewujudkan penyelesaian konflik secara damai dan partisipatif melalui prinsip keadilan restoratif, memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu, meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui informasi dan edukasi, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum untuk sistem bantuan hukum berbasis komunitas yang berkelanjutan.
Dalam kegiatan pendampingan di Kelurahan Cijerah, yang dihadiri oleh Lurah Cijerah yang diwakili oleh Kasi Pemerintahan Adika, Tim Penyuluh Hukum menekankan pentingnya aktualisasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam pelayanan publik. Mereka juga mengingatkan bahwa laporan aktualisasi harus diunggah pada aplikasi pja.bphn.go.id paling lambat tanggal 11 Juli, diikuti penilaian oleh Panselda Provinsi hingga tanggal 18 Juli 2025.
Lurah Cijerah mempresentasikan capaian aktualisasi di kelurahannya, yang kemudian dievaluasi oleh tim penyuluh. Diskusi juga menyoroti perlunya pelibatan lebih luas warga rentan, dokumentasi kegiatan yang lebih komprehensif, dan peningkatan literasi keadilan restoratif. Sebagai bentuk dukungan dan penambahan wawasan, mentor aktualisasi kegiatan Peacemaker Training dan Paralegal Serentak Tahun 2025 memberikan paket buku panduan mediator desa, panduan paralegal, serta studi kasus perlawanan rakyat desa terhadap korupsi kepada Lurah Cijerah.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran kelurahan dalam memberikan pelayanan hukum yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan warga, sejalan dengan visi Kemenkum Jabar untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan. Laporan administrasi pelaksanaan aktualisasi ini sedang dalam proses penyusunan untuk dilaporkan pada minggu pertama bulan Juli 2025.
