Bandung, Selasa (8/7/25) – Menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Asep Sutandar, Kanwil Kemenkum Jabar ikuti Kegiatan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Bertempat di Ruang Sahardjo, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan bersama staf mengikuti secara daring. Selain itu, kegiatan ini juga turut mengundang para konsultan serta perwakilan dari Kanwil Kemenkum DKI Jakarta dan Kanwil Kemenkum lainnya.
Tujuan utama dari pengukuran maturitas KI ini adalah untuk memperkuat sistem kekayaan intelektual di Indonesia dan menjadikannya sebagai salah satu indikator kinerja Kantor Wilayah Kemenkum hingga tahun 2029. Hal ini sejalan dengan visi Kemenkum untuk meningkatkan daya saing global berbasis ekonomi kreatif. Kemenkum berharap kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menumbuhkan kesadaran pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah, serta menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem KI yang cerdas secara strategis.
Dalam sambutannya, Sekretaris Sekretariat DJKI Andrieansjah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pusat dan wilayah dalam pengelolaan kekayaan intelektual. Meskipun peraturan perundang-undangan di bidang KI sudah ada, pemetaan daerah potensial serta daerah yang memiliki kerawanan pelanggaran hak kekayaan intelektual menjadi landasan krusial dalam menyusun kebijakan KI yang lebih efektif dan terfokus. Beliau juga menegaskan bahwa kekayaan intelektual bukan hanya tentang perlindungan, tetapi juga harus menjadi kekuatan di era ekonomi digital yang dinamis saat ini.
Acara dilanjutkan dengan pembahasan mengenai alat ukur yang akan digunakan untuk pengukuran maturitas KI. Paulin dari Suspen pun memandu sesi tersebut, membantu para peserta dalam mengolah data yang terkumpul. Pengukuran ini diharapkan dapat membantu Kemenkum dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan, membuktikan bahwa kekayaan intelektual memiliki peran vital dalam pembangunan nasional.
