JAKARTA – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh perwakilan Jawa Barat di kancah nasional dalam puncak penyelenggaraan Peacemaker Justice Award 2025 yang digelar di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Rabu, 26 November 2025. Dalam kegiatan bergengsi Kemenkum, Kepala Desa Barusari, Kabupaten Garut, berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih penghargaan sebagai Top 3 Peacemaker Justice Award 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata efektivitas pembinaan hukum yang dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat desa.
Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang memberikan apresiasi tinggi kepada para Kepala Desa dan Lurah. Para pemimpin kewilayahan ini dinilai telah sukses menyelesaikan permasalahan hukum secara non-litigasi serta mendukung program pemerintah dalam menguatkan akses keadilan bagi masyarakat. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Hukum yang menekankan bahwa penghargaan ini diberikan kepada mereka yang telah membentuk Pos Pelayanan Hukum (Posbankum) di wilayahnya, lulus Peacemaker Training, serta melakukan aktualisasi nyata dalam mendukung program pemerintah.
Menteri Hukum juga menjelaskan mengenai penyematan gelar Non-Litigation Peacemaker (NL.P). Gelar ini merupakan anugerah titel nonakademik yang diberikan khusus oleh Kementerian Hukum kepada Kepala Desa dan Lurah yang telah melewati berbagai tahapan pembinaan hukum yang ketat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan. Puncak acara ditandai dengan momen penganugerahan kepada Kepala Desa Barusari yang mewakili Provinsi Jawa Barat, sebuah pencapaian yang menandakan tingginya kesadaran hukum masyarakat di wilayah tersebut.
Menanggapi pencapaian ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar yang hadir langsung di lokasi, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya. Asep Sutandar menegaskan bahwa Kemenkum Jabar akan terus berkomitmen mendukung para Peacemaker di desa-desa untuk menciptakan stabilitas hukum di masyarakat. Kehadiran perwakilan Kemenkum Jabar dalam kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan moral dan struktural agar prestasi serupa dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Jawa Barat, sejalan dengan visi organisasi dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat luas.
