BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) pada siang hari ini menerima kunjungan kerja oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi & Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Indeks Pembangunan Hukum di wilayah Jawa Barat (Kamis, 11/09/2025).
Pada ruang rapat Sahardjo, Kanwil Jabar, Kepala Divisi P3H Funna Maulia Masaile bersama Perancang PUU, Analis Hukum dan Analis Kebijakan Kanwil Jabar menerima langsung kedatangan tim Kemenko Kumham Imipas yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan & Kerja Sama HAM Ruliana Pendah Harsiwi.
Dalam pertemuan ini Asisten Deputi Ruliana menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi terkait Indeks Pembangunan Hukum di Provinsi Jawa Barat oleh tim Kemenko ini dalam rangka untuk meningkatkan sinergi antar lembaga pemerintah terhadap tugas dan fungsi Kemenko Kumham Imipas, salah satunya yaitu mengukur Indeks Pembangunan Hukum di Jawa Barat.
Ruliana juga menjelaskan melalui pengukuran Indeks Pembangunan Hukum ini mereka juga berharap bisa memastikan jaminan pemenuhan HAM masyarakat melalui informasi dan bantuan hukum yang masyarakat terima, termasuk yang melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Dalam diskusi bersama oleh Kanwil Kemenkum Jabar dan tim Kemenko, Kadiv Funna berbagi informasi bahwa dalam Indeks Pembangunan Hukum ini Kanwil Jabar akan berkoordinasi dengan mitra – mitra di seluruh Jawa Barat. Sementara itu Perancang Madya Harun Surya juga menjelaskan prosedur penilaian Indeks Reformasi Hukm yang telah dilakukan Kanwil Jabar sebelum ini, selain itu beliau juga menyampaikan beberapa kendala yang ditemui Kemenkum Jabar dalam menjalankan tugas & fungsi yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Hukum di wilayah Jawa Barat ini.
Menutup jalannya pertemuan, Asisten Deputi Ruliana berharap agar melalui koordinasi antara Kemenko Kumham Imipas dengan Kanwil Kemenkum Jabar bisa meningkatkan nilai – nilai Indeks Pembangunan Hukum di Jawa Barat, sehingga negara hadir mendampingi masyarakat dalam menjamin pemenuhan HAM dan terhadap permasalahn hukum yang dihadapi masyarakat.
(Red/foto: Aul)
