Bandung - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Tim Penyuluh Hukum melaksanakan Kegiatan Pendampingan Aktualisasi: Launching dan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta Pembagian paket buku dari Pendamping untuk peserta Peacemaker Training dan Peserta Paralegal Serentak 2 Tahun 2025 yang bertempat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo, Kota Bandung (Senin, 07/07/2025).
Kegiatan on Class Peacemaker Training Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting selama tiga hari telah berakhir, kegiatan ini merupakan program kolaboratif antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal, pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas hukum Kepala Desa dan Lurah dalam menyelesaikan persoalan hukum secara non-litigasi.
Begitu pula dengan kegiatan On-Class Paralegal Serentak 2 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum bekerja sama dengan Kanwil Kemenkum Jabar sebagai fasilitator secara daring melalui Zoom Meeting, kegiatan tersebut secara resmi telah berakhir sejak tanggal 13 Juni 2025.
Dengan berakhirnya kedua pelatihan daring ini, peserta akan melanjutkan ke kegiatan Off-Class yaitu tahap aktualisasi yang akan berlangsung selama empat minggu untuk Peacemaker Training dan kemudian peserta akan melanjutkan ke tahap aktualisasi yang akan berlangsung selama tiga bulan untuk Peserta Paralegal Serentak
Pada tahap ini, peserta pelatihan diharuskan mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan nyata di desa atau kelurahan mereka masing-masing, sebagai bentuk komitmen dalam menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat secara damai dan berkeadilan.
Salah satu tugas aktualisasi adalah pembentukan Posbankum yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan penyelesaian konflik secara damai dan partisipatif melalui penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pelayanan hukum tingkat lokal, membantu memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu, melalui layanan bantuan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau, Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dengan menyediakan informasi, konsultasi dan edukasi hukum secara langsung di lingkungan kelurahan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan lembaga hukum guna membentuk sistem bantuan hukum berbasis komunitas yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Dalam kegiatan diatas Tim Penyuluh Hukum menekankan pentingnya aktualisasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam konteks pelayanan publik di tingkat kelurahan, dalam hal ini juga merupakan indikator penilaian Peacemaker Justice Award. Lebih lanjut lagi tim Penyuluh Kanwil juga menyampaikan batas waktu pengiriman laporan aktualisasi peserta melalui aplikasi web (pja.bphn.go.id) yaitu paling lambat tanggal 11 Juli, dan setelahnya dilakukan penilaian oleh Panselda Provinsi sampai tanggal 18 Juli 2025.
Dalam diskusi dan evaluasi, Lurah Husein Sastranegara Sudirman mempresentasikan capaian aktualisasi di kelurahannya, selain itu tim Penyuluh Kanwil Jabar juga menyampaikan perlunya pelibatan lebih luas terhadap warga rentan, dokumentasi kegiatan yang lengkap, serta peningkatan literasi keadilan restorative.
Untuk menambah wawasan tentang ilmu mediator, kepararegalan dan Advokasi, Pendampingan aktualisasi kegiatan Peacemaker Training dan Paralegal Serentak 2 Tahun 2025 mengirimkan secara langsung beberapa paket buku. Diharapkan pemberian paket buku oleh Kanwil Kemenkum Jabar tersebut dapat menambah koleksi buku di Ruang layanan Konsultasi hukum dan Pojok JDIH serta Ruang Akses Informasi Hukum (taman bacaan dan perpustakaan).
(Red/foto: Divisi P3H)
