BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) pada siang hari ini melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Kuningan secara daring melalui Zoom Meeting (Selasa, 10/06/2025).
Dari ruang Ismail Saleh, Kanwil Jabar, Perancang PUU Erdian dan Anggriana beserta para Perancang PUU Kanwil Jabar melaksanakan Rapat Harmonisasi bersama perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan membahas Raperda mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, serta Raperbup mengenai perubahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Dalam konsepsi oleh para Perancang Kanwil Jabar disampaikan bahwa terkait Raperda RPJMD rancangan awalnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, dan lainnya, RPJM Daerah juga ditetapkan dengan paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik.
Sementara itu terkait Raperbup Perubahan RKPD Kerja disampaikan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Selain itu berdasarkan UU no. 23 Tahun 2014 juga disampaikan bahwa penyusunan rancangan tersebut merupakan tugas dari Kepala Daerah yang berpedoman pada rencana kerja dan program strategi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Lebih lanjut lagi dalam paparannya para Perancang Kanwil Jabar juga memberi saran dan masukan mengenai teknik penulisan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti salah satunya dengan tidak menggunakan tabel dalam penyusunan rancangan peraturan dan alih-alih menggunakan tabulasi, selain itu juga disampaikan hal – hal lainnya yang perlu dilengkapi di dalam kedua rancangan peraturan tersebut.
(Red/foto: Aul)
