BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Divisi P3H pada pagi hari ini menerima kunjungan kerja oleh tim Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap 3 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Bandung Barat (Rabu, 13/08/2025).
Pada ruang rapat Ismail Saleh, Kanwil Jabar, Kepala Divisi P3H Funna Maulia Masaile bersama Perancang PUU Madya Nevrina Hastuti dan para Perancang PUU Kanwil Jabar menerima langsung kedatangan tim Perangkat Daerah Pemkab Bandung Barat.
Dalam rapat harmonisasi ini dibahas Raperbup mengenai Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemkab Bandung Barat, Raperbup tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, serta Raperbup tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Pemkab Bandung Barat selaku pemrakarsa ketiga Raperda tersebut menyampaikan bahwa terkait Raperda Pengaduan Masyarakat disusun karena Perda tentang Pengaduan Masyarakat yang ada sebelumnya sudah tidak relevan lagi dengan munculnya aturan baru dari Kemendagri, sehingga Pemda membutuhkan pedoman lebih lanjut selain instruksi dari Kemendagri dalam hal pengaduan masyarakat tersebut, selain itu tim Pemkab Bandung Barat juga meminta saran terkait tindakan yang perlu diambil terhadap Perda lama tersebut.
Sementara itu terkait Raperbup Koperasi Merah Putih dan Raperbup Penarikan Pajak Mineral, tim Pemkab Bandung Barat menyampaikan bahwa Raperbup – Raperbup tersebut merupakan amanat dari pemerintah pusat melalui aturan – aturan yang lebih tinggi, sehingga Pemda meminta saran dan masukan kepada para Perancang Kanwil Jabar mengenai penyusunan Raperbup - Raperbup tersebut.
Dalam sambutan oleh Kadiv Funna dan konsepsi oleh Perancang Kanwil Jabar disampaikan bahwa terkait Raperda Pajak Mineral ini didasari atas Perda Bandung Barat No. 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Sementara itu terkait Raperbup Koperasi Merah Putih materi muatannya perlu dikaji kembali karena dalam pemberdayaan koperasi perlu menetapkan kebijakan dengan aspek – aspek tertentu.
Lebih lanjut terkait Raperbup Pengaduan Masyarakat hal tersebut sudah diatur dalam Permendagri No. 8 Tahun 2023, selain itu dalam materi muatan Raperbup tersebut tidak adanya materi muatan lokal yang diatur sehingga Perancang Kanwil Jabar menyarankan untuk dipertimbangkannya kembali pembentukan Raperbup tersebut.
(Red/foto: Aul)
