Bandung – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kakanwil Kemenkum Jabar), Asep Sutandar, mengadakan audiensi dengan Walikota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat, 14 Maret 2025. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Walikota Bandung ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkenalkan program-program unggulan Kanwil Kemenkum Jabar, termasuk sosialisasi Peacemaker Justice Awards 2025.
Dalam audiensi tersebut, Kakanwil Asep Sutandar didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile, serta Tim Penyuluh Hukum. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah Peacemaker Justice Awards 2025, sebuah penghargaan yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada kepala desa, lurah, atau pemimpin lokal yang berperan aktif dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berbasis hukum.
Kakanwil menjelaskan bahwa penghargaan ini sebelumnya dikenal sebagai Paralegal Justice Awards dan kini telah diperbarui menjadi Peacemaker Justice Awards untuk menekankan peran kepala desa dan lurah sebagai juru damai di masyarakat. Program ini juga mencakup pelatihan intensif melalui Peacemaker Training, yang akan dilaksanakan secara daring pada Mei 2025. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para peserta dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi.
Walikota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan dukungannya terhadap program-program yang diusung oleh Kanwil Kemenkum Jabar. Ia menilai bahwa penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi para pemimpin lokal di Kota Bandung untuk lebih aktif dalam menciptakan harmoni sosial dan menyelesaikan konflik secara damai. Farhan juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kemenkum Jabar dalam mendukung program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Selain itu, Kakanwil Asep Sutandar juga memaparkan mekanisme pendaftaran Peacemaker Justice Awards 2025, yang telah diperpanjang hingga 27 Maret 2025. Para kepala desa dan lurah yang ingin berpartisipasi dapat mendaftar melalui laman resmi BPHN. Seleksi tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan pada April 2025, sementara penilaian nasional dijadwalkan pada Agustus 2025.
Audiensi ini diakhiri dengan diskusi interaktif antara kedua pihak, yang diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendukung program-program prioritas nasional di bidang hukum. Dengan adanya Peacemaker Justice Awards 2025, diharapkan para pemimpin lokal di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, dapat menjadi teladan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sadar hukum.
