BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) pada hari ini mengikuti jalannya kegiatan Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan (Ditjen PP) Kemenkum RI (Senin, 26/01/2026).
Bertema “Implementasi dan Tantangan Keberlakuan KUHP dalam Sistem Hukum Pidana Nasional”, kegiatan yang berpusat di Graha Pengayoman, Jakarta, ini diikuti secara daring oleh para pegawai di lingkungan Kemenkum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Kepala Kantor Wilayah Asep Sutandar bersama Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Jabar menghadiri secara langsung kegiatan di Graha Pengayoman, sementara itu pada ruang rapat Sahardjo, Kanwil Jabar, para pejabat dan pegawai Kemenkum Jabar mengikuti jalannya sosialisasi yang dibuka oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Sosialisasi KUHP kali ini menghadirkan 3 narasumber yaitu Direktur Jenderal PP Dhahana Putra, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo, serta Pengajar Ilmi Hukum UI Indriyanto Seno Adji.
Adapun materi sosialisasi yang disampaikan berkaitan dengan perubahan yang ada pada KUHP, tujuan dari KUHP, serta perspektif HAM dalam KUHP baru ini dan pengaruhnya kepada masyarakat. Lebih lanjut dalam sosialisasi ini juga dibahas isu – isu krusial yang muncul dalam penyusunan KUHP baru ini di sepanjang tahun 2019 hingga 2022 sebelumnya.
Wamen Eddy Hiariej dalam sambutannya menyampaikan bahwa KUHP dan KUHAP baru ini merupakan hasil kerja maksimal dari tim penyusun di Kemenkum untuk warga dan negara. Wamen Eddy juga menjelaskan bahwa adanya isu – isu yang muncul dari pembentukan kedua UU ini merupakan hal yang wajar, karena perbedaan pandangan dan pendapat tersebut timbul dari masyarakat dengan beragam latar budaya sosial di Indonesia.
“Yang menjadi tugas dan tantangan kita bersama saat ini adalah mensoialisasikan kepada masyarakat mengenai visi dan misi Undang - Undang baru ini dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari – hari, selain itu kita juga perlu menjelaskan kepada publik mengenai 14 isu terkait KUHP dan KUHAP yang tengah diajukan di Mahkamah Konstitusi saat ini” jelas Wakil Menteri Eddy menutup sambutannya.
(Red/foto: Aul)
