BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui inovasi digital. Hal ini selaras dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang senantiasa mendorong jajarannya untuk menciptakan terobosan yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, khususnya dalam ranah perancangan peraturan perundang-undangan. Semangat ini tercermin dalam kegiatan sosialisasi rancangan aktualisasi Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Tahun 2025 yang digelar di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar, dengan fokus utama pada optimalisasi rekapitulasi data harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pada hari ini, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan sosialisasi ini memperkenalkan sebuah inovasi strategis berupa pengembangan Dashboard Interaktif berbasis Google Looker Studio yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet. Inovasi ini dirancang sebagai solusi atas isu utama dalam pengelolaan data Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dalam sesi pembukaan, Mentor kegiatan memberikan arahan tegas mengenai urgensi inovasi ini sebagai sarana pendukung vital bagi para Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan, kehadiran sistem ini dapat mempercepat proses pemantauan serta menjadi katalisator terwujudnya transparansi data yang lebih baik di lingkungan Kemenkum Jabar.
Bertempat di Ruang Ismail Saleh, dalam paparannya, peserta Latsar CPNS Jernie menjelaskan secara rinci mengenai faktor pendukung dan demonstrasi langsung penggunaan Dashboard Rekapitulasi Propemperda. Sistem ini menampilkan indikator visual utama yang memuat jumlah Propemperda, persentase realisasi, hingga status Ranperda yang telah maupun belum melalui tahap harmonisasi. Keunggulan utama dari inovasi ini adalah kemampuannya untuk diakses secara mudah karena telah terintegrasi langsung ke dalam website internal Kabayan Pasti. Para perancang di Kemenkum Jabar kini dapat menelusuri data rekapitulasi secara komprehensif dan real-time, yang tentunya memudahkan pemantauan progres harmonisasi aturan di wilayah Jawa Barat.
Antusiasme peserta terlihat jelas pada sesi diskusi dan tanya jawab. Para perancang memberikan tanggapan positif karena sistem ini dinilai sangat mendukung digitalisasi data yang selama ini dibutuhkan. Beberapa masukan konstruktif turut disampaikan, salah satunya mengenai penyesuaian nomenklatur pada fitur dashboard agar lebih presisi dan tidak menimbulkan kesalahpahaman teknis. Menutup kegiatan tersebut, seluruh rekan perancang di Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat menyepakati komitmen bersama untuk memanfaatkan sistem klasifikasi baru ini dalam tugas sehari-hari, menandai langkah awal penerapan inovasi berkelanjutan demi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di bawah naungan Kemenkum Jabar.
