BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat menggelar acara krusial berupa Pengambilan Sumpah/Janji Setia Kewarganegaraan, sekaligus Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, serta Notaris Pengganti. Berlangsung pada Kamis, 2 April 2026 di Bandung, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara sekaligus memperkuat fondasi pengawasan keperdataan di wilayah Jawa Barat.
Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, memimpin langsung jalannya prosesi upacara sakral tersebut. Acara ini turut disaksikan oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar, serta para rohaniwan. Pada kesempatan ini, Kemenkum Jabar secara resmi mengambil sumpah 12 orang yang beralih status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), melantik 5 orang Pengganti Antar Waktu MPD Notaris, dan 3 orang Notaris Pengganti. Kehadiran Asep Sutandar dalam pelantikan ini menegaskan komitmen penuh Kemenkum dalam memastikan setiap pejabat dan warga negara baru memahami tanggung jawab besar yang kini mereka emban.
Dalam arahannya, Asep Sutandar memberikan penekanan kuat kepada ke-12 WNI yang baru diambil sumpahnya. Ia mengingatkan bahwa status kewarganegaraan membawa hak dan kewajiban mutlak, termasuk upaya bela negara. Menariknya, Asep menegaskan bahwa bela negara di era modern tidak selalu berarti angkat senjata, melainkan dapat diwujudkan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, mencetak prestasi, serta taat membayar pajak. Di samping itu, ia juga menginstruksikan para WNI baru untuk tidak menunda pelaporan administrasi ke Kantor Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kedutaan besar negara asal mereka demi tertib administrasi hukum.
Lebih lanjut, Kakanwil Kemenkum Jabar menyoroti beban tugas berat yang kini dipikul oleh jajaran MPD Notaris. Dengan jumlah notaris di Jawa Barat yang menyentuh angka fantastis, yakni 4.948 orang, Asep Sutandar menegaskan bahwa MPD adalah perpanjangan tangan Menteri Hukum yang harus berani bertindak. Ia meminta MPD untuk tidak segan melaporkan notaris nakal yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat kepada Majelis Pengawas Wilayah. Integritas, kualitas etik, dan kredibilitas menjadi harga mati dalam menjaga marwah profesi kenotariatan di Jawa Barat.
Peringatan tegas juga dilayangkan kepada para Notaris Pengganti yang baru dilantik terkait prinsip kehati-hatian dalam bertugas. Asep memaparkan sejumlah aturan vital yang pantang dilanggar, mulai dari kewajiban membacakan akta di hadapan para pihak, memastikan penandatanganan dilakukan seketika untuk menjaga otentisitas, hingga menghindari pembuatan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026, ia mewajibkan Notaris Pengganti untuk ketat menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta melaporkan data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) korporasi pada kesempatan pertama guna mencegah tindak kejahatan pencucian uang dan melindungi kepastian hukum masyarakat.
(red/foto: Toh)
