Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Dukung Program Prioritas Nasional, Kakanwil (Asep Sutandar) Hadiri Pembukaan Workshop Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Untuk Notaris Di Jawa Barat

Dukung Program Prioritas Nasional, Kakanwil (Asep Sutandar) Hadiri Pembukaan Workshop Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Untuk Notaris Di Jawa Barat

BANDUNG – Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, dalam rangka dukung Program Prioritas Nasional, hari ini, Selasa, 27 Mei 2025, hadiri kegiatan pembukaan Workshop Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Untuk Notaris Di Jawa Barat yang digelar oleh Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (INI) bertempat di Hotel Grand Tjokro Bandung.

270525 WorkshopKDKMP  2

Hadir pada kegiatan ini Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Henra Saragih, Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi dan UKM, Try Aditya Putra, Ketua Pengwil Jabar Ikatan Notaris Indonesia, Dhody, Sekretaris Pengwil Jabar Ikatan Notaris Indonesia, Dwi Sapta Ningrum, dan 175 Notaris se-Jawa Barat sebagai peserta kegiatan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengwil INI Jabar berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Jabar dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan tujuan melaksanakan percepatan legalisasi pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang dimana notaris menjadi garda terdepan dalam membantu proses legalisasi pembentukan KD/KMP ini.

270525 WorkshopKDKMP  3

Disampaikan oleh Ketua Pengwil INI Jabar, Dhody, bahwa melalui ini diharapkan target yang diberikan pemerintah dalam pembentukan KD/KMP di Jawa Barat ini dapat terpenuhi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan, melalui Workshop Best Practice diharapkan para notaris yang mengikuti kegiatan ini mampu lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya.

270525 WorkshopKDKMP  4

Selanjutnya adalah giliran Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, dalam sambutannya menyampaikan, “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan simbol kebangkitan ekonomi rakyat dari desa. Peran kita, sebagai pelaksana layanan hukum, adalah memastikan bahwa setiap koperasi yang lahir dari semangat gotong royong masyarakat desa dapat memperoleh pengakuan hukum dengan cepat, sederhana, dan pasti.” Jelasnya.

Kami percaya, melalui sinergi antar instansi dan lembaga, kita dapat menjadikan ajang pertemuan ini sebagai bagian dari gerakan besar: mewujudkan ekosistem koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang berdaulat secara hukum dan berdaya secara kelembagaan. Akhir kata, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah hadir memenuhi undangan kami ini.” Pungkas Kakanwil.

270525 WorkshopKDKMP  5

Terakhir sebelum masuk kedalam sesi materi yang akan disampaikan oleh Asisten Deputi dari KemenKopUKM, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Henra Saragih, membuka kegiatan sekaligus menyampaikan arahan, pesan, dan semangat kepada Notaris Peserta Pelatihan ini agar seluruh peserta menyerap materi workshop sekaligus mampu mengimplementasikan nya dengan baik di Lapangan.

270525 WorkshopKDKMP  6

270525 WorkshopKDKMP  7

270525 WorkshopKDKMP  8

270525 WorkshopKDKMP  9

(red/foto: Toh)

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAWA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jakarta no.27 Bandung Jawa Barat
PikPng.com phone icon png 604605   +62 811-2433-089
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    humaskumhamjabar@gmail.com
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    pengaduankanwiljabar@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham  
logo besar kuning
 
KANWIL HUKUM
PROVINSI JAWA BARAT


      Youtube kemenkumham

  Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal
Kota Bandung, Jawa Barat 40272
  +628112433089
  kanwiljabar@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   pengaduankanwiljabar@kemenkum.go.id

Laman Resmi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Republik Indonesia

Provinsi Jawa Barat 

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI