BANDUNG – Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat yang dikepalai oleh Asep Sutandar, menggelar Rapat Harmonisasi untuk dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Banjar di Ruang Ismail Saleh, Rabu (27/08/2025). Kegiatan ini merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang bertujuan untuk menyelaraskan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kota Banjar, termasuk Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, ini membahas dua Raperwal strategis. Kegiatan ini dirasa penting untuk sinergi antara Kanwil Kemenkum Jabar dengan pemerintah daerah agar menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat.
Dua Raperwal yang menjadi fokus pembahasan adalah Raperwal tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Raperwal tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026. Raperwal Koperasi Merah Putih disusun sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembentukan, pemberdayaan, dan pelindungan koperasi di tingkat desa/kelurahan. Sementara itu, Raperwal Analisis Standar Belanja akan menjadi dasar penilaian kewajaran beban kerja dan biaya dalam penyusunan anggaran belanja daerah Kota Banjar untuk tahun 2026.
Tim Kelompok Kerja (Pokja) Harmonisasi 2 Kemenkum Jabar (Harun S., Mahdi S., Rino A., Kiki A., Eris R. dan Mahasiswa Magang) memberikan analisis mendalam terkait aspek konsepsi, substansi, dan teknis penulisan kedua rancangan tersebut. Asep Sutandar berharap, melalui rapat ini, dapat tercapai kesepakatan menyeluruh sehingga proses pembentukan kedua peraturan tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap berikutnya dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi Pemerintah Kota Banjar.
