BANDUNG – Jajaran Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat mengikuti Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu, 10 September 2025. Partisipasi aktif ini merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan hukum, sesuai dengan arahan dan dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, dalam menghadapi dinamika layanan jaminan fidusia di Jawa Barat. Delegasi Kemenkum Jabar dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati Br Pandia, beserta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Ave Maria Sihombing, serta para Analis Hukum. Keikutsertaan ini menjadi strategis mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat pendaftaran fidusia tertinggi di seluruh Indonesia, yang berbanding lurus dengan kompleksitas permasalahan yang timbul, mulai dari prosedur pendaftaran hingga eksekusi jaminan. Kegiatan pelatihan pada hari ketiga ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi strategis, antara lain Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang diwakili oleh Gusti Wira Susanto, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia oleh AKBP Dadi Perdana Putra, akademisi Universitas Indonesia Dr. Akhmad Budi Cahyono, serta Direktur dari Kementerian Hak Asasi Manusia, NovieSoegiharti. Para peserta mendapatkan pendalaman materi yang komprehensif mengenai eksekusi jaminan fidusia pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, aspek tindak pidana yang sering terjadi, hingga prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam prosesnya. Melalui pelatihan ini, Kemenkum Jabar berupaya membekali jajarannya dengan pengetahuan terkini untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan prima kepada masyarakat, serta memitigasi potensi permasalahan yang melibatkan perusahaan pembiayaan, notaris, dan para pihak terkait dalam layanan jaminan fidusia di wilayah Jawa Barat.
