BANDUNG – Mengikuti arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, jajaran Divisi Pelayanan Hukum menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembentukan dan Rencana Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini diselenggarakan di Gedung Sate, Bandung, pada Sabtu (26/7/2025). Kehadiran Kemenkum Jabar, yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, menegaskan komitmen untuk mengawal aspek legalitas dan kelancaran program nasional tersebut.
Rapat yang dihadiri berbagai kementerian dan lembaga ini dibuka oleh Ketua Sekretariat Satuan Tugas Nasional, Dr. Ir. Kasan, M.M., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Ir. Kasan memaparkan pencapaian signifikan, di mana dari 81.147 desa/kelurahan, sebanyak 80.081 telah berhasil membentuk Badan Hukum Koperasi Merah Putih. Ia juga menguraikan rencana kerja selanjutnya, yaitu pendampingan model bisnis hingga September dan peluncuran operasional secara serentak pada 28 Oktober 2025.
Dalam diskusi, berbagai tantangan dan strategi mengemuka. Deputi dari Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, menyoroti kendala di desa adat Baduy serta tantangan terkait kompetensi SDM dan pembiayaan. Sementara itu, perwakilan Kementerian Pertanian, Dr. Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya strategi operasional yang matang, mulai dari proses bisnis hingga peningkatan kapasitas pengurus.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal AHU, Sugito, menjelaskan bahwa pendekatan khusus sedang dilakukan untuk desa adat di Banten dan progres positif terus berjalan di wilayah lain seperti Sulawesi Tengah yang telah mencapai 100% dan Papua yang terus diupayakan. Keterlibatan aktif Kemenkum Jabar dalam rapat ini, sesuai instruksi Kakanwil Asep Sutandar, menjadi bukti nyata dukungan dalam memastikan setiap proses pembentukan dan operasional koperasi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
