BANDUNG – Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan menggelar Sidang Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Jawa Barat. Sidang pemeriksaan ini difokuskan untuk menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik oleh notaris, dan dilaksanakan di Ruang Rapat Romli Atmasasmita, Kanwil Kemenkum Jabar, pada Rabu (17/09/2025).
Kegiatan ini sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang senantiasa menekankan pentingnya responsivitas dan pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Sidang yang berlangsung maraton sejak pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, bersama Ketua MPWN Jabar, Martinef, dan para anggota majelis.
Dalam sidang kali ini, MPWN menangani total 9 pemanggilan perkara yang merupakan hasil rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Hemawati BR Pandia menyatakan bahwa tingginya pelaporan dari masyarakat merupakan sinyal positif upaya pemenuhan akses keadilan terhadap layanan kenotariatan.
Untuk menjaga integritas dan netralitas pemeriksaan, MPWN Jawa Barat diisi oleh 9 orang anggota yang berasal dari tiga unsur berbeda, yaitu unsur pemerintah, akademisi, dan perwakilan organisasi notaris. "Kami berupaya mengoptimalkan ketersediaan waktu untuk menyelesaikan usulan rekomendasi dari MPD, sehingga kebutuhan akses keadilan bagi pelapor dapat terpenuhi," tegas Hemawati. Sidang rutin ini menjadi garda terdepan Kemenkum Jabar dalam mengawasi kepatuhan notaris sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021.
