Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus mematangkan persiapan guna menyambut agenda penting Kunjungan Kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI. Rapat koordinasi teknis yang digelar di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar ini membahas secara rinci kesiapan sarana, prasarana, hingga substansi materi untuk kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 November 2025 mendatang. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan sinergi antara Kemenkum Jabar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dengan para senator dalam mengawal isu-isu legislasi regional.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, memberikan atensi khusus terhadap rencana kunjungan ini. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memastikan segala aspek teknis dan substantif tertangani dengan sempurna. Asep Sutandar menekankan pentingnya memberikan pelayanan prima dan fasilitas yang memadai di Aula Soepomo yang akan menjadi pusat kegiatan, mengingat agenda ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan akan diisi dengan diskusi mendalam mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Kehadiran jajaran Kemenkum Jabar diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan data dan pendampingan yang diperlukan oleh BULD DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Dalam rapat persiapan teknis, pihak Kemenkum Jabar juga memaparkan kesiapan layout ruangan yang akan menggunakan format U-shape untuk mendukung diskusi yang interaktif, serta pengaturan alur kedatangan tamu VIP dan rombongan. Kegiatan ini rencananya tidak hanya dihadiri oleh pihak internal Kemenkum dan DPD RI, tetapi juga turut mengundang perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD, serta pemerintah daerah dari Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Sumedang, Cimahi, dan Kota Bandung. Diskusi nanti akan difokuskan pada inventarisasi masalah pembentukan produk hukum daerah, di mana Kemenkum Jabar siap memberikan tanggapan dan masukan konstruktif demi terciptanya harmonisasi hukum yang berkualitas di Tanah Pasundan.
